Pemkot Pangkalpinang Pastikan Tidak Menerima PPPK di Tahun Depan, Pj Wali Kota: Keuangan Tidak Cukup

Gaji PPPK Dibebankan kepada Daerah, Pemkot Pangkalpinang Pastikan Tidak Akan Terima PPPK di Tahun Depan, Pj Wali Kota Budi: Keuangan Tidak Cukup

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang dipastikan tidak akan menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun depan.

Hal ini disampaikan oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Budi Utama, dalam apel gabungan yang berlangsung di halaman Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Senin (2/9/2024).

"Dengan berat hati, penerimaan PPPK tahun depan tidak ada. Intinya, keuangan kita tidak cukup untuk itu. Daripada harus dipaksakan," ungkap Budi dalam amanatnya.

Dalam keterangannya kepada awak media, Budi menjelaskan bahwa saat ini anggaran untuk membayar pegawai sudah mengalami overbudget.

"Kalau kita buka penerimaan PPPK, belanja pegawai kita akan semakin membengkak. Jika dipaksakan, tunjangan untuk semua pegawai akan turun sebagai konsekuensinya," ujarnya.

Budi menegaskan, keputusan ini tidak berarti PPPK yang sudah ada akan diberhentikan. Sebagai gantinya, Pemkot Pangkalpinang akan mempertimbangkan skema Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di tahun depan, meskipun detailnya masih akan menunggu perkembangan lebih lanjut.

"Kita tidak bisa merekrut semua PPPK karena beban penggajian yang akan terlalu berat jika dibebankan sepenuhnya pada anggaran daerah," jelas Budi. 

Ia juga menyatakan, Pemkot telah menyurati Kementerian Keuangan terkait masalah ini dan masih menunggu balasan lebih lanjut.

"Sekarang, jangan terlalu risau. Kita akan melihat perkembangan lebih lanjut dan mencari solusi bersama," tutupnya.

Sebagai informasi, saat ini ada sekitar 500 PPPK yang sudah diangkat di lingkungan Pemkot Pangkalpinang. 

Budi berharap pemerintah pusat masih dapat memberikan bantuan agar pemerintah daerah bisa mengelola keuangan dengan lebih baik tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)