Pembatasan BBM Subsidi Pertalite dan Solar, Bahlil: 1 Oktober 2024 Feeling Saya Belum

Agus menjelaskan, saat ini Kementerian ESDM bersama stakeholder terkait masih menggodok aturan pembatasan barang subsidi yang dimaksud.

Utamanya terkait klasifikasi kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi, yakni berdasarkan cubicle centimeter (CC) dalam mesin pembakaran.

Saat ini Kementerian ESDM masih menerima berbagai masukan dari berbagai pihak, dan akan dijadikan pertimbangan dalam pembuatan aturan.

"Makanya kita mengklasifikasikan siapa sih yang berhak apa enggak dan berapa konsumennya, itu hasil dari kajian-kajian yang ada," kata Agus.

"Mengenai kapannya (aturan diterapkan) kita belum bisa ngomong kapannya. Ini kita akan dalamin. Kayak tadi ada diskusinya masih banyak yang mereka masukkan," kata Agus.

DPR Minta Ojol dan Motor Tetap Pakai Pertalite

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi program pembatasan BBM subsidi. 

Pasalnya program tersebut untuk meminimalisir pemanfaatan kuota BBM subsidi yang dipakai oleh kelas menengah dan atas.

"Supaya pembatasan BBM subsidi tepat sasaran, bahwa orang yang berpenghasilan cukup itu tidak memanfaatkan kuota BBM subsidi," kata Achmad Baidowi, Legislator dari Fraksi PPP tersebut kepada wartawan, Jumat (13/9/2024).

Selain itu, pria yang akrab disapa Awiek ini mengatakan pembatasan BBM subsidi perlu agar penggunaan energi fosil tidak berlebihan.

Terlebih Indonesia saat ini bakal memajukan energi baru terbarukan

"Yang berikutnya pembatasan itu juga pengendalian penggunaan BBM kita supaya tidak jor-joran karena kita nanti khawatir akan mengalami ketergantungan pada energi fosil," ucapnya.

"Sementara, kapasitas energi fosil kita semakin sedikit. Semakin habislah. Itu termasuk energi yang tidak diperbaharukan kan. Lebih pada itu," sambungnya.

Ia menambahkan program pemerintah ini menyasar kepada masyarakat kecil seperti driver ojol agar dapat memanfaatkan BBM bersubsidi. 

"Mekanisme kompensasi lebih kepada masyarakat kecil masyarakat tidak mampu itu juga harus diatur oleh pemerintah," katanya.