Profil Yusril Ihza Mahendra Menko Hukum dan HAM, Paket Komplet Pakar Hukum hingga Politisi Ulung

BANGKAPOS.COM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan pada kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Kementerian yang dipimpin Yusril merupakan pecahan dari Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kabinet pemerintahan Jokowi.

Kementerian koordinator yang dipimpin Yusril ini merupakan kementerian yang baru dibentuk pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi membagi Kemenko Polhukam menjadi dua kementerian dalam kabinet Merah Putih.

Pengumuman tersebut disampaikan Prabowo di Istana Negara, Jakarta pada Minggu (20/10/2024) malam. 

Dalam pembagian ini, Kemenko Polhukam dibagi menjadi Kemenko Politik dan Keamanan serta Kemenko Hukum dan HAM.

Prabowo menunjuk Budi Gunawan, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), sebagai Menteri Koordinator (Menko) untuk bidang Politik dan Keamanan.

Sementara itu, Yusril Ihza Mahendra ditunjuk sebagai Menko untuk Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Imigrasi dan Pemasyarakatan kemudian  dibentuk kementerian sendiri yang dipimpin Menteri Agus Andrianto yang sebelumnya menjabat Wakapolri.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berada di bawah koordinir Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra telah mengungkapkan kemungkinan pemisahan Kemenko Polhukam. 

Dalam pernyataannya, ia menyebutkan bahwa Prabowo Subianto berencana memecah kementerian tersebut menjadi dua instansi terpisah.

Baca juga: Sosok Budi Gunawan Ditunjuk Jadi Menko Polkam, Disangka Kader PDIP karena Dekat dengan Megawati

Hal ini diungkapkan Yusril setelah pertemuannya dengan Prabowo, ia diminta untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

“Jadi Menko Polhukam yang selama ini ada itu dipecah menjadi dua. Ada Menko Politik dan Keamanan, dan satu lagi adalah Menko Hukum dan HAM,” ujar Yusril kepada wartawan pada Senin (14/10/2024).

Yusril menjelaskan, pemisahan kementerian ini telah menjadi bahan diskusi yang mendalam antara pihak Prabowo.