PDIP dan Gerindra Pertanyakan Kejagung Soal Tom Lembong Tersangka Korupsi Impor Gula

PDIP dan Gerindra kompak mempertanyakan Kejagung soal dugaan motif politik dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula.

Pemerintahan Prabowo bahkan dianggap dirugikan jika tak ada penjelasan lengkap mengenai konstruksi hukumnya.

Seperti apa sorotan lengkap keduanya?

BANGKAPOS.COM - PDIP dan Gerindra sama-sama mempertanyakan Kejaksaan Agung mengenai penetapan Tom Lembong atau Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula 2015-2016.

Keduanya mempertenayakan soal dugaan motif bermuatan politik pada penetapan Tom Lembong sebagai tersangka tersebut.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong adalah kabar yang mengejutkan semua pihak.

Dia pun menduga ada intervensi hukum dalam kasus dugaan korupsi tersebut, sampai akhirnya Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka secara tiba-tiba.

“Ya semuanya mengagetkan, karena kita melihat mohon maaf, ada partai politik yang ketua umumnya diganti mendadak, itu kan juga menggunakan intervensi hukum,” ujar Hasto kepada wartawan di Tangerang, Minggu (3/11/2024).

Hasto sependapat dengan anggapan sejumlah pihak bahwa ada muatan politik dalam penanganan perkara tersebut.

Sebab, konstruksi hukum kasus itu masih belum lengkap dan terdapat hal-hal yang bisa diperdebatkan.

“Ya disinyalir sarat muatan politik, bahkan saudara Habiburokhman dari Partai Gerindra pun di Komisi 3 mengatakan logika dan konstruksi hukumnya masih sangat sumir,” kata Hasto.

Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk mengawasi proses penegakan hukum oleh aparat agar tidak ada kesewenang-wenangan dan membuat penegakan hukum seperti zaman kolonial.

Hasto juga berharap agar masyarakat tidak takut untuk melawan dan melaporkan upaya intervensi ataupun penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum.

“Maka sekarang mari kita bergerak, hukum ini jangan menjadi hukum kolonial, seperti zaman Belanda, ini kemunduran. Hukum harus kita hadapi bersama-sama, maka kita bergerak rakyat bersatu,” kata Hasto.

“Siapapun aparatur negara yang menyalahgunakan hukum sehingga tidak berkeadilan, yang menyalahgunakan untuk kepentingan Pilkada, maka kita harus hadapi bersama-sama, jangan takut,” ujar dia.