Pilkada Serentak 2024

Tok! MK Nyatakan Pilkada 2024 Dimenangkan Kotak Kosong Diulang Paling Lambat 27 November 2025

Tayang: Kamis, 14 November 2024 12:45 WIB

Editor: fitriadi

Tok! MK Nyatakan Pilkada 2024 Dimenangkan Kotak Kosong Diulang Paling Lambat 27 November 2025

Tribunnews.com/Naufal Lanten

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo. Mahkamah Konstitusi memutuskan Pilkada 2024 yang dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong akan digelar pemilihan ulang paling lambat pada 27 November 2025.

Baca Selanjutnya:

Sidang Gugatan Pilgub Bangka Belitung di MK, Osykar Sebut Bawaslu Cuma Sebagai Pemberi Keterangan

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pilkada 2024 yang dimenangkan oleh kolom kosong atau kotak kosong akan digelar pemilihan ulang paling lambat pada 27 November 2025.

Putusan ini dibacakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam sidang perkara nomor 126/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

MK mengabulkan gugatan terkait ketentuan waktu pelaksanaan pilkada ulang di daerah yang dimenangkan oleh kolom kosong.

Seperti diketahui, sebanyak 41 daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan menggelar Pilkada 2024 hanya diikuti satu pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah.

Dalam putusannya, MK menyatakan Pasal 54D UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dimaknai bahwa pemilihan ulang dilaksanakan paling lama satu tahun sejak pemungutan suara 27 November 2024.

"Maka, kepala daerah/wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah hasil pilkada serentak berikutnya, sepanjang tidak melebihi lima tahun sejak pelantikan," ungkap Ketua MK, Suhartoyo, saat membacakan amar putusan sidang, Kamis.

MK juga mempertimbangkan kekhawatiran terkait pengurangan masa jabatan kepala daerah terpilih dari Pilkada ulang.

Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan kepala daerah terpilih dari pilkada ulang harus menerima masa jabatan kurang dari lima tahun demi menjaga keserentakan Pilkada nasional pada 2029.

"Dalam hal ini, masa jabatan kurang dari lima tahun merupakan konsekuensi logis dari adanya pemilihan berikutnya," jelas Saldi.

Saldi juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi kepala daerah yang masa jabatannya terpotong.

"Misalnya, perlindungan hukum dapat dilakukan dengan pemberian kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU 8/2015, atau dirumuskan dalam bentuk lain," tambahnya.

Daftar 41 Daerah Lawan Kotak Kosong pada Pilkada 2024

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan ada 41 daerah yang memiliki calon tunggal pada Pilkada 2024 setelah perpanjangan pendaftaran ditutup, Rabu (4/9/2024) pukul 23.59 WIB.

Jumlah tersebut diumumkan oleh KPU melalui rilis perkembangan pendaftaran pasangan calon (paslon) Pilkada serentak 2024 tertanggal 5 September 2024.

Diketahui, pendaftaran pencalonan pilkada di 43 wilayah sempat diperpanjang dari jadwal awal yang seharusnya, 29 Agustus 2024 menjadi tanggal 2-4 September 2024.

Hal itu dilakukan KPU karena 43 wilayah tersebut hanya memiliki satu bakal pasangan calon (paslon) yang mendaftar dan sebagian partai politik juga belum mengusung calonnya.

Selama masa perpanjangan pendaftaran, hanya dua daerah yang terdapat penambahan calon, yaitu Kabupaten Puhowatu, Gorontalo; dan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara.

Dengan begitu, total daerah yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024 ada 41, yang terdiri dari satu provinsi, 35 kabupaten, dan lima kota.

Apa yang terjadi jika kotak kosong menang?

Anggota KPU RI, Idham Holik, mengungkapkan, ada dua pilihan yang bisa diambil jika kotak kosong menang dalam Pilkada 2024.

Idham menjelaskan, alternatif yang pertama adalah mengulang pemungutan suara pada tahun depan.

Opsi ini akan memberikan kesempatan daerah memiliki pemimpin terpilih tanpa menunggu lima tahun.

"Sebagaimana salah satu tujuan diadakannya pilkada, yaitu aktualisasi kedaulatan pemilih sebagai rakyat dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung," ujar Idham, dikutip dari Kompas.com (2/9/2024).

Namun, jika mengedepankan pada keserentakan penyelenggaraan pilkada, opsi kedua, yaitu daerah akan dipimpin oleh seorang penjabat kepala daerah yang ditentukan Pemerintah Pusat.

Penjabat sementara akan memimpin sembari menunggu dilaksanakannya pilkada lima tahun mendatang.

"Alternatif ini tentunya menunda keinginan pemilih atau rakyat memiliki kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh pemilih," paparnya.

Lantas, mana saja daerah tersebut?

Daftar daerah yang lawan kotak kosong pada Pilkada 2024

Berikut 41 daerah yang akan melawan kotak kosong pada Pilkada 2024:

Pilkada Provinsi

1. Papua Barat

Pilkada Kabupaten/Kota

1. Aceh