E-Government dan Transformasi Digital Desa: Optimalisasi Pelayanan dan Pembangunan Desa

Oleh Sugito S.Sos MH (Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia dan Mahasiswa Pascasarjana Program Doktoral IPDN dengan Dosen : Prof Ismail Nurdin)

DIGITALISASI adalah langkah penting yang tidak terhindarkan di era globalisasi saat ini.

Transformasi digital mendorong transformasi keberlanjutan menuju ekonomi digital (digital economy), masyarakat digital (digital society), dan pemerintahan digital (digital government). 

Tidak hanya di kota, transformasi digital ditargetkan menjangkau desa-desa di seluruh Indonesia.

Di tahun 2023, mengacu kepada data PLN, rasio desa berlistrik (RDB) nasional telah mencapai 99,85 persen, dengan total 83.637 desa dan kelurahan yang sudah berlistrik secara nasional.

Menurut data Kementerian Komunikasi dan Digital, tinggal 11 persen dari total keseluruhan desa masih mengalami blank spot seluler.

Pencapaian jangkauan listrik dan jaringan seluler ini membuktikan bahwa Indonesia sudah meniti langkah awal menuju transformasi digital.

Transformasi digital sampai ke desa merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan lagi.

Transformasi Digital Desa: Peluang dan Tantangan

Di tengah era digitalisasi, jangkauan pelayanan pemerintah desa dapat semakin luas dan inklusif bagi seluruh masyarakat desa.

Komunikasi yang dapat dilakukan secara virtual melalui media sosial misalnya, memungkinkan pemerintah desa secara real time menyampaikan rencana kegiatan kepada masyarakat, termasuk dalam respon kondisi kegawat-daruratan.

Komunikasi digital dapat menjawab kebutuhan desa dengan menggantikan cara-cara konvensional yang terbatas, yang dapat menjangkau seluruh masyarakat desa.

Sebagai bagian dari transformasi digital desa, implementasi e-government harus dapat diterapkan sampai tingkat pemerintahan desa, dengan mendorong penggunaan teknologi informasi yang adaptif dan responsif untuk peningkatan pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas.

Implementasi e-government di desa, dapat mendorong inovasi berbasis data. Dengan e-government, Pemerintah desa dapat mengumpulkan, menganalisis dan menyediakan data untuk merancang kebijakan sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat.

Transparansi yang dimungkinkan melalui digitalisasi juga mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan. Dengan akses semakin mudah, Pemerintah desa semakin responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik.

Meskipun begitu, transformasi digital desa merupakan bagian dari perubahan sosial yang perlu disikapi dengan kritis dan antisipatif.

Dalam pengaruh globalisasi digital yang semakin luas, homogenisasi budaya dapat menjadi ancaman bagi desa-desa di Indonesia. Budaya dan tradisi lokal desa berpotensi tergerus oleh budaya populer.

Digitalisasi juga mengubah pola interaksi, komunikasi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan komunitas, sehingga Pemerintah Desa dan masyarakat Desa harus beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Desa Cerdas Untuk Pemerataan Transformasi Digital Desa 

Desa memerlukan kesiapan untuk transformasi digital. Tidak hanya terkait adopsi teknologi, pemerataan akses internet dan infrastruktur harus menjadi prioritas, khususnya di desa-desa di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Kolaborasi lintas sektoral diharapkan dapat menjawab kebutuhan pemerataan akses sampai tidak ada lagi desa yang menjadi blank spot.

Desa Cerdas menjadi salah satu solusi yang sudah dan terus dilakukan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Program Desa Cerdas adalah inisiatif yang bertujuan mempercepat transformasi digital di desa dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan sumber daya secara efisien.

Implementasi Desa Cerdas berperan penting dalam mendorong digitalisasi desa dengan membuka akses terhadap informasi, memperluas peluang ekonomi berbasis digital, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui platform digital.

Pertama, kegiatan jejaring Desa Cerdas menyediakan ruang untuk kolaborasi dan sinergi pentahelix dalam pengembangan Desa Cerdas, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Digital serta BAKTI.

Bersama Kementerian Komunikasi dan Digital, kolaborasi dilakukan dalam pemanfaatan aplikasi digital yang sudah disiapkan dan peningkatan literasi digital masyarakat. Bersama BAKTI, kolaborasi dilakukan dalam penyediaan, pemanfaatan data dan informasi layanan telekomunikasi eksisting di desa.

Kedua, pendampingan Desa Cerdas melalui Duta Digital dan Kader Digital.  Jika Duta Digital melaksanakan pendampingan kepada masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan potensi desa menuju kesejahteraan dan kemandirian berbasis teknologi,

Kader Digital mendampingi Desa dalam pelaksanaan desa cerdas khususnya pada pengelolaan dan pengembangan ruang komunitas. 1 Duta Digital mendampingi 5 Desa, sedangkan 1 Kader Digital mendampingi 1 Desa.

Di tahun 2023, sebanyak 330 orang Duta Digital dan 1.650 orang Kader Digital telah melakukan pendampingan Desa Cerdas.

Ketiga, melalui kegiatan Ruang Komunitas Digital Desa. Ruang Komunitas Digital Desa disiapkan oleh Kepala Desa dan digunakan sebagai pusat aktivitas desa dalam menuju capaian Pilar Desa Cerdas.

Demi mendukung ruang komunitas digital, bantuan PC, printer, langganan internet, dan operasional disiapkan bagi desa lokus. Untuk tahun 2023, ada 1.650 dlokus Desa Cerdas yang telah dibina.

Setelah pembinaan dan pendampingan dari Kementerian Desa PDT, Desa Cerdas diharapkan dapat melanjutkan transformasi digital di desa masing-masing secara mandiri, salah satunya dengan efisiensi anggaran Dana Desa.

Dana Desa Mendorong Transformasi Digital Desa

Mengacu kepada UU APBN 2025, penggunaan Dana Desa TA 2025 juga diarahkan salah satunya untuk mendukung pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Peggunaan Dana Desa telah menyediakan dasar hukum bagi Desa dapat menganggarkan Dana Desa untuk penyediaan jaringan internet untuk warga desa, penyediaan komputer, smartphone, dan langganan internet, pembuatan website Desa, dan pelatihan digitalisasi. 

Selain itu, juga kegiatan promosi Desa wisata yang diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital, kegiatan pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa, serta kegiatan-kegiatan transformasi digital Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Jadi tidak hanya untuk dukungan fasilitas infrastruktur digital sesuai kewenangan Desa, Dana Desa perlu digunakan untuk upaya-upaya perawatan budaya dan tradisi, agar tidak tergerus arus digitalisasi.

Digitalisasi dapat dioptimalisasi agar ikut merawat budaya lokal, seperti melalui dokumentasi, arsip virtual, dan penyebarluasan secara daring.

Digitalisasi juga membuka ruang mengintegrasikan budaya lokal ke dalam ekonomi kreatif, seperti pemasaran produk tradisional dan pariwisata berbasis budaya.

Pemerintah Desa dan masyarakat Desa juga perlu meningkatkan literasi digital, agar menggunakan ekosistem digital dengan aman, nyaman dan bijak. 

Sosialisasi dan edukasi digital bagi masyarakat Desa juga dapat dilaksanakan Desa dengan anggaran Dana Desa dan dengan kemitraan lintas sektoral.

Dengan literasi digital, masyarakat desa akan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam implementasi e-government di desa.

Desa Cibiru Wetan di Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu desa yang berhasil dalam transformasi digital Desa melalui Dana Desa. Mulai dari pemasangan jaringan sejak 2015, pelatihan, serta pengembangan aplikasi dan website.

Dengan transformasi digital, Desa Cibiru Wetan mewujudkan implementasi e-government yang mempermudah aksesibilitas masyarakat dalam kebutuhan administrasi, publikasi informasi dan transparansi terkait pembangunan desa melalui aplikasi dan website desa termasuk informasi kependudukan dan kesehatan, serta wadah ekonomi digital yang bekerja sama dengan BUMDES bersama berbagai mitra dan telah menghasilkan pendapatan asli desa.

Transformasi Digital Desa untuk Peningkatan Pelayanan dan Pembangunan Desa

Transformasi digital Desa bukan hanya mengenai adopsi teknologi, tetapi menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan Desa yang lebih responsif, transparan, dan inklusif.

Dengan memanfaatkan teknologi, peningkatan pelayanan dan pembangunan Desa dapat dioptimalisasi agar lebih efisien, partisipatif dan aktif melibatkan dan menjangkau seluruh masyarakat.

Karena itu, transformasi digital Desa sebagai arah pembangunan Desa menjadi signifikan untuk diprioritaskan.

Upaya-upaya kolektif dan kolaboratif perlu terus dilakukan secara berkelanjutan, agar seluruh Desa di Indonesia dapat menikmati transformasi digital tanpa terkecuali. (*)