Sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Lulusan Akpol 91 Disenggol Deddy Sitorus Terkait Pilkada 2024

BANGKAPOS.COM -- Berikut ini sosok Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo baru saja disenggol Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus.

Deddy Sitorus menuding adanya keterlibatan Jenderal Listyo Sigit dalam Pilkada 2024.

Keterlibatan yang ia sebut berasal dari 'Partai Coklat' itu bertujuan untuk memenangkan paslon tertentu.

"Iya karena peserta pemilu tuh bukan hanya partai-partai yang ada, partai coklat nih yang main," kata Deddy seperti dikutip dari acara Satu Meja yang tayang di Kompas TV pada Rabu (27/11/2024). 

"Partai Coklat itu polisi dan ASN. Jadi, kita harus berterimakasih karena pemenang pemilu sebenarnya Jenderal Sigit (Kapolri) dan Jenderal (Purn) Tito (Mendagri) kalau menurut saya," sambung Deddy Sitorus. 

Sosok Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Listyo Sigit Prabowo adadalah Kepala Kepolisian RI (Kapolri).

Ia resmi menjabat sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis usai dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/1/2021).

Jokowi juga menaikkan pangkat Listyo Sigit dari bintang tiga atau komisaris jenderal menjadi bintang empat atau jenderal berdasarkan Keppres Nomor 7 Polri Tahun 2021 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi Polri.

Listyo Sigit akhirnya mencapai posisi puncak di kepolisian.

Kariernya terbilang moncer untuk rekan seangkatannya.

Listyo Sigit lahir di Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969.

Ia merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.

Selepas dari Akpol, Listyo Sigit bertugas di Polres Tangerang dengan pangkat Letnan Dua (Letda).

Pada 1998, ia telah menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi (Kapuskodalops) di Polres Tangerang dan berpangkat Kapten atau setara dengan Ajun Komisaris Polisi (AKP).

Kareirnya terus naik hingga menjabat Kapolres Pati pada 2009.

Tak lama, ia dipindah menjadi Kapolres Sukoharjo pada 2010 lalu menjadi Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Pada 2011, Listyo Sigit menjabat sebagai Kapolresta Solo. 

Saat itu, Jokowi masih menjadi Wali Kota Solo.

Kemudian, pada 2012, saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listyo Sigit dirotasi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Asubdit II Dit Tipdum Bareskrim Polri.

Setelah itu, Listyo Sigit Prabowo bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Hubungan Listyo Sigit dengan Jokowi kembali dekat saat Jokowi menjabat Presiden RI dimana Listyo Sigit menjadi ajudannya pada 2014.

Listyo Sigit kemudian menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam pada 2018, dan Kabareskrim pada 2019. 

Hingga akhirnya Listyo Sigit resmi dilantik menjadi Kapolri sejak 2021 silam.

Disenggol Deddy Sitorus Terkait Pilkada 2024

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, secara blak-blakan menyebut adanya keterlibatan yang besar dari 'Partai Coklat' di Pilkada 2024 untuk memenangkan paslon tertentu.

Bahkan, Deddy Sitorus menyebut ada dua nama jenderal polisi yang terlibat langsung mencampuri pilkada tersebut. 

Sembari berkelakar, Deddy mengaku bahagia dengan Pilkada 2024 yang dihelat tanpa adanya pertumpahan darah, tetapi justru bikin naik darah.

"Iya karena peserta pemilu tuh bukan hanya partai-partai yang ada, partai coklat nih yang main," kata Deddy seperti dikutip dari acara Satu Meja yang tayang di Kompas TV pada Rabu (27/11/2024). 

"Partai Coklat itu polisi dan ASN. Jadi, kita harus berterimakasih karena pemenang pemilu sebenarnya Jenderal Sigit (Kapolri) dan Jenderal (Purn) Tito (Mendagri) kalau menurut saya," tambahnya. 

Deddy mengeklaim telah menemukan sejumlah fakta di lapangan terkait keterlibatan Partai Coklat yang dipimpin dua sosok tersebut. 

Ia melihat adanya mobilisasi besar-besaran dari instrumen kekuasaan negara yakni polisi dan ASN untuk memenangkan salah satu paslon.

"Seperti kita lihat di Sumatera Utara, penyebaran beras dan yang yang begitu masif ada beras 5 Kg dengan inisial BN, Beras Nusantara."

"Ini kan sangat jelas terasosiasi dengan salah satu calon, Bobby Nasution, dan itu masif sekali tertangkap di Deli Serdang, misalnya termasuk di Kota Medan," ujarnya.

"Itu yang kerja camat, lurah dan kalau di sana istilahnya kepling. Kalau kita mungkin RT jadi itu yg membuat darah tinggi kita naik," tambahnya.

Dikutip dari Kompas.id pada 28 November 2024, Deddy Yevri Sitorus berpandangan, Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo harus dievaluasi dengan melihat segala bentuk kecurangan yang melibatkan polisi ini, 

Menurut dia, Listyo adalah orang paling bertanggung jawab atas cawe-cawe kepolisian dalam Pilkada 2024. Sebab, Partai Coklat bergerak sudah berdasarkan komando.

”Beliau (Listyo) bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin, yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi kita."

"Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah kita,” ujarnya.

DPR Bantah Isu Keterlibatan Parcok di Pilkada 2024

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membantah isu keterlibatan "partai cokelat" atau "parcok" dalam gelaran pilkada serentak 2024.

Menurutnya, isu keterlibatan parcok untuk memenangkan kubu tertentu di pilkada serentak 2024 adalah kabar hoaks.

Parcok atau partai cokelat sendiri diidentikkan dengan aparat kepolisian yang membantu calon tertentu. 

"Apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok (partai cokelat) dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoaks," kata Habiburokhman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Politikus Partai Gerindra itu menyebut isu keterlibatan parcok "tidak masuk akal" karena kompetisi pilkada tidak melulu antara dua kubu.

Habiburokhman pun menegaskan tidak mungkin Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengerahkan anggotanya untuk menguntungkan kubu tertentu.

"Jadi hampir tidak mungkin Kapolri yang menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu karena pilkada itu bisa terjadi mix antarkubu partai-partai politik," kata Habiburokhman.

Habiburokhman pun mengingatkan kepada anggota dewan agar tidak melempar isu ke publik tanpa dilengkapi bukti kuat.

Menurutnya, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan etik yang menjadi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

"Kami minta sesama teman-teman anggota DPR walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat."

"Jangan hanya narasi-narasi karena ini isu yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif," kata Habiburokhman dikutip Antara.

Sebelumnya, sejumlah politikus mengkritik dugaan keterlibatan parcok atau aparat kepolisian di pilkada serentak 2024.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Krstiyanto menyebut keterlibatan parcok dan mantan presiden RI, Joko Widodo menjadi "sisi gelap demokrasi."

"Sisi gelap demokrasi ini digerakkan oleh suatu ambisi kekuasaan yang tidak pernah berhenti, yang merupakan perpaduan dari tiga aspek,” kata Hasto, Kamis (28/11).

“Pertama adalah ambisi Jokowi sendiri, kedua gerakan parcok (partai cokelat), dan ketiga adalah pj kepala daerah."

Di sisi lain, Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan tanggapan terkait permintaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) agar Polri dikembalikan di bawah kendali TNI atau Kementerian Dalam Negeri.

Dalam acara wisuda prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) 2024 yang berlangsung di kompleks Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (29/11/2024), Listyo memaparkan tahapan pendidikan lanjutan untuk 325 lulusan Akpol.

Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Ketika ditanya mengenai dorongan PDI-P untuk mengembalikan Polri ke TNI atau Kemendagri, Listyo meminta wartawan bertanya kepada yang mengusulkan.

"Tanya yang nanya," ujar Listyo, sebelum meninggalkan sesi wawancara.

Agus Subiyanto, yang hadir dalam acara tersebut, memilih untuk tidak memberikan komentar dan mengikuti langkah Listyo.

Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengungkapkan bahwa partainya sedang mempertimbangkan untuk mendorong Polri berada di bawah kendali TNI atau Kemendagri.

Pertimbangan ini muncul setelah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 di beberapa wilayah, di mana PDI-P merasa mengalami kekalahan akibat keterlibatan aparat kepolisian, yang mereka sebut sebagai "parcok" (partai cokelat).

Deddy menegaskan bahwa "parcok" tidak terlepas dari pengaruh "Jokowisme," yang dianggapnya masih mengintervensi proses elektoral dalam pilkada serentak, termasuk di Jawa Tengah.

"Bagaimana politik ala Jokowisme yang merupakan sisi dalam demokrasi ini bisa bekerja? Dia tentu membutuhkan instrumen. Apa instrumen yang dipakai dengan politik pemilu ala Jokowisme ini?"

"Tentu sesuatu yang sangat besar, berjalanan kuat, punya kemampuan untuk melakukan penggalangan dana, penggalangan kelompok-kelompok tertentu yang sudah menjadi pengetahuan publik. Sekarang kita mengenal partai cokelat," kata dia dikutip Kompas.com.

(Bangkapos.com/Kompas.com/Tribunnews.com/KompasTV)