Desain Tata Kelola Kebijakan Cegah Putus Sekolah

(Studi Komparatif Model ‘Best Practices’ di Lingkungan Bangka Tengah dan Bangka Selatan)

Dibuat Oleh:

Tim Peneliti Dewan Pendidikan Babel

1.    Rendy, M.A (Ketua Tim)
2.    Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.
3.    Edison Taher, S.Pd
4.    Gita Fajrianti, M.Kes
5.    Wahyu Kurniawan, M.Psi
6.    Suwarko, S.Pd., M.Pd
7.    Aldiat Noverza, S.E.

Kesimpulan

Analisis terkait desain tata kelola kebijakan cegah putus sekolah di lingkungan Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan tahun 2024 menggunakan kerangka jaringan, maka berikut ini akan dipaparkan beberapa temuan. Adapun beberapa kesimpulan mendasar dari rangkaian hasil analisis kajian ini, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, secara kelembagaan sudah banyak perangkat aturan dan kebijakan yang didesain untuk menuntaskan persoalan problem putus sekolah. Persoalannya masih kemudian masih belum kuatnya jejaring kolaborasi lintas institusi atau kelembagaan yang tidak hanya bertumpu pada konteks kepala daerah melalui dinas pendidikan saja. Selain itu, dimensi politis dari upaya penuntasan tren putus sekolah kerapkali tidak begitu kuat atensinya terhadap target perubahan atau pertumbuhan sifnifikan dari tren kembali ke sekolah atau menuntaskan proses pendidikan sekolahnya. Oleh karena itulah perlu kolaborasi dan jejaring kemitraan strategis antar berbagai aktor dan lembaga, baik di kabupaten, kecamatan sampai level desa, bahkan sampai level RW dan RW yang memiliki ruang interaksi lebih intens pada masyarakat akar rumput. Hal ini juga menghindari kesan elitis dari program cegah putus sekolah.

Kedua, perlu langkah dan agenda yang lebih programatik menyasar para orang tua dan juga para tokoh agama dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai ruang formal maupun informal. Mesti ada kesepamahan visi dan misi kepala daerah bersama para tokoh masyarakat di level akar rumput untuk membangun kesadaran publik secara bersama-sama. Oleh karena itulah, urgensi kehadiran ruang publik bersama yang mempertemukan berbagai aktor lintas sektor (baik formal maupun informal) untuk saling bertukar informasi, data, dan juga langkah-langkah kongkret apa saja yang bisa dikerjakan bersama. Ruang publik yang dimaksud bisa dalam konteks dwi bulanan atau basisnya tiap semester, misalnya di Balai Desa, di Masjid, rumah adat, dsb. Dengan begitu akan muncul rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menuntaskan persoalan partisipasi sekolah. Adapun beberapa aktor di luar pemerintahan yang bisa menjadi mitra strategis Dinas Pendidikan misalnya; organisasi masyarakat sipil (NGO), Ikatan remaja masjid (Irmas), Pramuka, Lembaga Adat yang ada di daerah (baik level kabupaten maupun kecamatan), bersama pihak kecamatan, desa, dan unsur-unsur informal yang ada di tingkat desa. 

Ketiga, partisipasi dan kontribusi sektor swasta mesti ditingkatkan lagi. Untuk konteks Bangka Tengah, sudah terdapat partisipasi aktif sektor swasta dalam membantu dan memfasilitasi ketersediaan sarana-prasana pendidikan yang bisa menunjang daya tarik sekolah dan juga kemudahan akses bagi para siswa. Sementara, untuk di konteks di Bangka Selatan, eksistensi dan partisipasi sektor swasta masih sangat minimalis dan terbatas. Sejauh ini, keterlibatan bisnis perusahaan ekstraktik sawit skala besar justru masih berkutat dengan penyediaan akses transportasi untuk siswa di lingkup internal perusahaan. Oleh karena itu, perlu komitmen moral yang lebih serius dan berlanjut bagi industri esktraktif yang ada di daerah untuk ikut membantu tercapainya tujuan pembangunan pendidikan di daerah. 

Keempat, perlu ada ruang apresiasi dan penghargaan khusus yang diberikan kepada berbagai tokoh individu, organisasi dan institusi yang memiliki komitmen kuat, atau sudah dikategorisasikan cukup berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi upaya mencapai tujuan daerah dalam upaya pencegahan tren putus sekolah dan juga dalam rangka meningkatkan spirit partisipasi sekolah. Apresiasi ini bisa dalam bentuk anugerah penghargaan sebagai bagian dari bentuk pengakuan dan upaya pemerintah daerah untuk melegitimasi ikhtiar setiap orang atau pihak yang seiring sejalan dengan upaya pemerintah daerah melakukan kerja-kerja pendidikan yang tentunya ada ruang-ruang atau celah yang belum begitu optimal digerakkan pemerintah daerah.  

Ke depan, tentu perlu lembaga sampiran, misalnya dengan memperkuat kembali eksistensi dewan pendidikan kabupaten agar bisa mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah daerah di bidang pendidikan yang selama ini kerapkali luput atau kurang maksimal diatensi secara memadai. 

A.    Catatan Rekomendasi

Adapun beberapa catatan rekomendasi yang perlu dan penting dirumuskan dalam kajian ini agar bisa menjadi basis pertimbangan dalam penyusunan atau penentuan kebijakan publik yang lebih tepat guna dan tepat sasaran yaitu perlunya penguatan data based terkait informasi dan angka putus sekolah yang tidak hanya berdasarkan logika birokratis, namun pihak sekolah juga perlu melakukan pendataan secara kuantitatif dan kualitatif. Pihak sekolah mesti benar-benar teliti dan hati-hati untuk merekam setiap tren, alasan, dan pemicu keputusan untuk berhenti dari sekolah. Hal ini penting agar basis intervensi yang diambil secara kelembagaan bisa tepat guna. 

Selain itu, perlu pelibatan berbagai elemen di luar dinas pendidikan, baik pihak swasta, organisasi masyarakat sipil yang ada di daerah, termasuk kehadiran berbagai komunitas kewargaan informal, baik di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di level kabupaten, kecamatan, dan desa. Terakhir, tentu perlu penyamaan visi dan juga kolaborasi berjenjang dan berlanjut yang perlu diatensi secara bersama-sama. Perlu ada semangat untuk menampung dan memfasilitasi ruang publik di level ‘akar rumput’ agar logika teknokratis  pemerintah daerah melalui dinas pendidikan bisa menjadi lebih adaptif, demokratis dan partisipatoris dalam menuntaskan problematika putus sekolah dan partisipasi pendidikan yang rendah. (*/E4)