Maryam Tak Setuju Ada Pemangkasan Anggaran di Sektor Pendidikan dan Kesehatan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Bangka Belitung, Maryam menegaskan menolak adanya pemangkasan anggaran di sektor pendidikan dan kesehatan, Kamis (20/2/2025).

Hal ini diungkapkan merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025.

"Saya tidak bersepakat bila efesiensi anggaran, terkait masalah belanja modal yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan publik harus terimbas. Sekolah-sekolah yang masuk dalam program rehabilitasi itu sekolah memang sudah layak untuk direhab, justru bahaya kalau itu dibiarkan. Jika harus menunggu satu tahun kedepan kita tidak tau apa yang terjadi, tapi jika pembangunan baru oke kita pertimbangkan," ujar Maryam.

Persoalan lain terkait program beasiswa serta media belajar peserta didik seperti alat praktek, bengkel untuk praktek siswa ditegaskannya tak setuju terkena pemangkasan. 

Apalagi diakui pihaknya, dalam postur APBD Babel 2025 tim TAPD dan Banggar DPRD juga telah 'merampingkan' sedemikian rupa anggaran yang ada.

"Namun karena kita sangat patuh mengikuti apa yang instruksi oleh pusat, kami berupaya lagi mana yang kira memungkinkan di efisiensi. Misalnya perjalanan dinas dikurangi kita sepakat, ATK oke sepakat, rapat-rapat, bimtek, dan anggaran seremonial lainnya kita sepakat untuk diefisiensikan. Perjalanan dinas  untuk yang urgent saja, tapi jika itu masih akan segera dipangkas kita tetap mengikuti tetapi tetap harus dipertimbangkan," bebernya.

Pihaknya berharap pembahasan di Banggar nanti ke semua program prioritas yang diulas, menjadi titik perjuangan bersama agar tidak menjadi fokus pemangkasan anggaran.

Selain itu pihaknya meminta Pemerintah Pusat, dapat melihat daerah-daerah yang memang sudah memiliki sarana dan prasarana ataupun yang belum memiliki.

"Jadi besar harapan kami baik kepada Pemerintah Provinsi Bangka Belitung bagian perencanaan, agar bisa memilah program-program yang merupakan kebutuhan mendasar. Kepada Pemerintah Pusat tidak menyamakan keadaan provinsi ini, karena pasti keadaan berbeda-beda. Seperti Babel ini sangat butuh support anggaran, untuk menata semuanya," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)