Dedi Mulyadi Dibela Emak-emak, Berani Debat dengan Adhel Setiawan: Yang Melanggar HAM Koruptor

BANGKAPOS.COM -- Program pendidikan militer ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menuai pro dan kontra.

Politisi Gerindra itu bahkan dilaporkan ke Komnas HAM oleh seorang wali murid bernama Adhel Setiawan.

Kini Dedi Mulyadi mendapatkan pembelaan dari emak-emak bernama Sofiyah, bahkan emak-emak ini berani debat dengan Adhel Setiawan.

Baca juga: Sosok Fito Ditapradja, Komika Sentil Dedi Mulyadi Kini Kena Mental usai Viral

Sofiyah menegaskan bahwa dirinya sangat setuju dengan program Dedi Mulyadi, yakni mengirim anak nakal ke barak militer.

Bahkan Sofiyah sudah mengajukan agar putranya ikut dimasukkan ke barak militer.

"Buat kemajuan anak saya dan perubahan anak saya. Emang saya setuju sama programnya pak Dedi, ya saya mengikuti lah program itu. Emang menurut saya itu program yang baik untuk anak-anak."

"Malah ke depannya, saya mau ada saran, jangan cuma buat anak yang nakal, jadi anak yang ada keinginan masuk barak militer. Jadi itu nanti ada yang tempat mereka itu memang pengin," kata Sofiyah dalam tayangan talkshow di kanal Youtube tv one news, Rabu (14/5/2025).

Diakui Sofiyah, ia tidak cemas sama sekali jika anaknya dilatih oleh TNI.

Baca juga: Profil Istri Dedi Mulyadi, Maula Akbar Baru Tahu Ibu Kandungnya Setelah Ayah Cerai dari Anne Ratna

Sofiyah pun sangat setuju dengan kebijakan KDM yang memasukkan anak-anak pelaku tawuran ke barak militer.

"Kalau kata orang mah anak nakal, kalau menurut saya mah bukan, anak yang membutuhkan perhatian dari seorang pemimpin."

"Selama ini kan anak tawuran masuk kantor polisi, karena dengan program ini mereka tuh dibimbing bukan dihakimi, mereka malah dilatih, toh mereka juga enggak kehilangan pembelajaran di sekolah juga. Yang mengajar juga TNI," ujar Sofiyah.

"Seorang pemimpin pun pasti sudah memikirkan programnya, pasti buat kemajuan masyarakat itu. Dengan adanya program pak Dedi Mulyadi, saya kagak kenal pak Dedi, tapi saya mah mendukung, semoga Jawa Barat bersih dari tawuran, lebih aman, lebih adem, kerusuhan berkurang, Jawa Barat bisa maju," sambungnya.

Terkait dengan isu memasukkan anak nakal ke barak militer melanggar HAM, Sofiyah tak setuju.

Sebab kata Sofiyah, anak-anak yang ditempatkan di barak militer tidak disiksa melainkan diberikan pendidikan.

"Menurut saya enggak melanggar HAM, kan anak kita enggak disiksa juga di sana, malah dikasih ilmu, dikasih pelatihan yang lebih bagus. Kalau yang melanggar HAM mah lebih ke koruptor tuh, itu tangkap yang begitu," tegas Sofiyah.

Lebih lanjut, Sofiyah pun menyentil pihak-pihak yang mengkritik keras kebijakan Dedi Mulyadi.
Halaman selanjutnya 

Menurut Sofiyah, kritikan tersebut harusnya diberikan setelah kebijakan Dedi Mulyadi berjalan beberapa lama.

"Kalau menurut saya tuh segala sesuatu ada prosesnya, jangan sebelum proses itu dimulai, kita jangan kontra dulu, kita tunggu dulu, program itu kan berproses, nanti setelah proses ada hasil. Begitu ada hasil, oh program bapak anak enggak ada perubahan atau anak begini begini. Itu baru bisa kita komplain, kita ajuin hukum. Ini kan baru proses, belum ada hasil. Kenapa baru proses mereka yang melaporkan," pungkas Sofiyah.

"Kalau bapak-bapak sama emak-emak kan beda. Emak-emak kan lebih tahu anak itu sedemikian rupanya. Makanya kita lihat dulu hasilnya, jangan lagi proses udah dibegini begitu. Tolong dong hasilnya dulu kita lihat, kok prosesnya udah dihujat," sambungnya.

Respon Adhel Setiawan

Menanggapi pembelaan dari Sofiyah soal program Dedi Mulyadi, Adhel Setiawan meresponnya.

Pria yang viral karena melaporkan Dedi Mulyadi ke Komnas HAM itu menyebut Sofiyah sejatinya adalah seorang ibu yang putus asa.

Karena kata Adhel, Sofiyah sudah menyerahkan pendidikan anaknya ke negara.

"Kalau saya lihat ibu ini putus asa, udah enggak sanggup lagi ngurus anak saking bandelnya. Negara juga gagal dalam mewujudkan tujuan pendidikan, akhirnya ya sudah dimiliterkan saja," ujar Adhel Setiawan.

"Lalu masuklah barak militer, digundulin, pakai baju militer, disuruh merangkak di jalan becek, yel-yel, pertanyaannya apa hubungan itu semua dengan tujuan pendidikan yang memanusiakan manusia? Okelah disiplin, enggak nakal, jadi rajin, itu sebenarnya menuntut kesadaran," sambungnya.

Tak setuju dengan program Dedi Mulyadi, Adhel menyinggung soal dugaan pelanggaran HAM.

Diungkap Adhel, anak-anak bukanlah objek yang bisa dibentuk atas kemauan orangtua dan Gubernur.

"Anak-anak ini adalah manusia sebagai subjek bukan tanah liat yang bisa dibentuk atas kemauan orangtua atau Gubernur. Jadi saya melihat program ini kemauan orangtua dan gubernur tanpa memperhatikan kemauan anak. Pernah enggak ibu tanya kenapa sih kamu main game terus, enggak mau belajar, kamu kurang apa," kata Adhel.

"Kita orangtua dan negara membimbing supaya terbentuk bakatnya bukan dibentuk dengan cara miltier. Dan enggak ada dasar hukumnya juga pakai cara militer," sambungnya.

Bukan hanya itu, Adhel juga mengaku cemas dengan stigma yang akan disandang oleh anak-anak lulusan barak militer.

Yakni stigma buruk dari masyarakat.

"Misalnya militer identifikasi dalam pikiran kita, itukan untuk perang, menjaga pertahanan dan keamanan. Sekarang anak dilatih dalam barak militer dengan stigma anak nakal. Ketika keluar dari barak militer, dicap masyarakat oh ini anak nakal alumni barak militer."

"Apa yang dialami oleh anak, manusia sebagai subjek distigma anak nakal alumni barak militer, pasti lingkungan akan mengenal weh ngeri nih. Ini sebuah kejahatan terhadap anak, nah inilah yang saya laporkan ke Komnas HAM," akui Adhel.

Mendengar pernyataannya didebat Adhel, Sofiyah pun melawan.

Sofiyah lantas bertanya ke Adhel soal solusi konkret dari Adhel terkait masalah anak nakal.

Tak mau kalah, Sofiyah pun meminta Adhel agar mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi setelah programnya berjalan beberapa waktu dulu.

"Solusinya menurut bapak tuh gimana, terutama anak-anak yang tawuran," tanya Sofiyah.

"Dengar bu, anak nakal itu pasti disebabkan oleh lingkungan, enggak mungkin anak dari lahir. Itu pasti karena bentukan lingkungan baik itu medsos, lingkungan sekitar, masuk ke dalam otak dia, tanpa filter dari orangtua. Jadi kembali ke orangtua dan lingkungan. Setelah dari barak militer juga kembali ke orangtua. Apa yang bisa dilakukan dalam enam bulan dengan materi yang belum jelas?" kata Adhel.

"Ya tapi kan belum ada hasilnya juga," timpal Sofiyah.

"Berarti anak jadi kelinci percobaan. Kalau gagal gimana?" tanya Adhel.

"Kalau itu ada hasilnya dulu. Lah terus anak yang tawuran, selama ini negara ke mana? Negara itu kan identiknya sama pemimpin. Mungkin dengan jalan pemikirannya pak (Dedi) Mulyadi itu sebagai pemimpin mengatasinya dengan cara seperti itu pak," imbuh Sofiyah.

Dedi Mulyadi Dilaporkan ke Komnas HAM

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh wali murid, Adhel Setiawan.

Adhel Setiawan menilai kebijakan Dedi Mulyadi mengirim anak nakal ke barak militer berpotensi melanggar HAM.

Dengan lantang Adhel Setiawan mengatakan ia tidak setuju dengan kebijakan baru Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

"Saya selaku orang tua murid di Jawa Barat tidak setuju dengan kebijakan ini."

"Saya ingin kebijakan itu dihentikan karena kami menilai kebijakan ini syarat dengan dugaan pelanggaran HAM," ungkap Adhel Setiawan dikutip dari tayangan Kompas TV, Sabtu (9/5/2025).

Adhel mengungkapkan tiga alasan tidak setuju dengan kebijakan Dedi Mulyadi.

Pertama, makna dari pendidikan. Menurutnya, mantan Bupati Purwakarta itu tidak paham akan definisi pendidikan seperti apa.

"Permasalahan kenakalan remaja menurut kami sebagai orang tua siswa, kenakalan siswa karena mereka tidak didengar permasalahan mereka,"

"dan itu tugas guru dan orang tua beserta pemerintah yang memegang kebijakan tentang pendidikan. Bukan ujug-ujug dibawa ke militer," sambungnya.

Kedua, Adhel mempertanyakan soal kurikulum yang dipakai militer untuk mendidik para siswa nakal.

Dia merasa ngeri saat mendengar cerita anak-anak tersebut menetap di barak militer dengan berbagai macam aturan.

"Ada enggak jaminan selama dibina di barak ini mereka tidak diintimidasi, tidak dibentak, tidak dimarahi?"

"Buktinya kemarin saya baca di berita itu mereka bangun jam 4 pagi, tidur jam 10 malam, dipakain baju militer, diajarin baris berbaris, rambut dibotakin, ini terbuka peluang yang sangat besar untuk terjadinya pelanggaran HAM," ujar Adhel.

Karenanya, Adhel pun mempertanyakan apakah ada jaminan anak-anak tersebut diperlakukan dengan baik selama di militer.

"Apa ada jaminan dengan dibawa ke barak militer, masalah kenakalan itu akan terselesaikan? kan enggak ada jaminan juga."

"Apalagi kurikulum untuk pendidikan militer tidak diuji tidak terbukti ampuh atau tidak. Kurikulum maupun metode yang baik untuk anak itu sudah lengkap diatur Kementerian Pendidikan."

"Jadi bukan memanusiakan manusia, tapi memiliterkan manusia," kata Adhel Setiawan.

Alasan ketiga, Adhel menduga Dedi Mulyadi sedang menyalahgunakan wewenangnya sebagai Gubernur.

Sebab kata Adhel, tidak ada pasal dalam undang-undang yang memperbolehkan militer ikut andil dalam mendidik para siswa.

"Enggak ada satu pun payung hukum yang membolehkan militer ikut andil menyelesaikan permasalahan kenakalan remaja. Itu enggak ada satupun pasalnya."

"Dilihat dari sini, kami menduga Dedi Mulyadi ini sudah melakukan penyalagunaan wewenang"

"Paling tidak melampaui kewenangannya sebagai Gubernur karena mengeluarkan kebijakan yang tidak berdasar hukum dan cenderung melanggar HAM," pungkas Adhel.

(Bangkapos.com/TribunnewsBogor.com/Kompas.com)