Media Asing Soroti Program Pendidikan Militer Dedi Mulyadi dan Wacana Vasektomi

BANGKAPOS.COM -- Tidak hanya sukses menjadi sorotan di dalam negeri, program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menjadi sorotan media asing.

Resmi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi banyak membuat gebrakan baru untuk program kerja di era kepemimpinannya.

Yang paling menjadi sorotan yakni pendidikan militer ala Dedi Mulyadi dan juga wacana vasektomi.

Di dalam negeri, kedua program Dedi Mulyadi tersebut menuai pro dan juga kontra.

Baca juga: Kalender 2025: Banyak Tanggal Merah dan Ada 2 Long Weekend di Bulan Juni, Catat Tanggalnya

Namun bagaimana media asing menilai dua program Dedi Mulyadi tersebut?

Berikut sorotan beberapa media asing terhadap program Dedi Mulyadi yang dikutip TribunJatim.com dari Kompas.com, Rabu (14/5/2025).

1. AFP: program barak militer Dedi Mulyadi tuai pro dan kontra 

Agence France-Presse (AFP) menyoroti kebijakan barak militer Dedi Mulyadi lewat tulisan berjudul "Indonesia Could Expand Programme Sending Troublesome Students to Military Barracks: Minister" yang diterbitkan pada Jumat (5/5/2025).

Kantor berita yang berkantor pusat di Paris, Perancis, itu menyebutkan simulasi mengirim remaja yang sering membolos dan bermain video gim ke kamp pelatihan militer sedang dilakukan di Jawa Barat oleh lebih dari 270 siswa bermasalah.

Diberitakan, Dedi Mulyadi meluncurkan program tersebut untuk mendorong perubahan gaya hidup setelah mengamati banyak pelajar yang begadang untuk membolos, bermain video gim, dan terlibat perkelahian.

Program ini mendapat pujian dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mengungkapkan pada AFP terkait dukungannya untuk perluasan program ke seluruh negeri.

"Jika berhasil dari perspektif hak asasi manusia ... yang berarti pendidikan berlangsung dengan baik dan benar serta peningkatan yang baik dalam kapasitas mental, kompetensi, disiplin dan tanggung jawab, maka hal itu dapat dilakukan secara nasional," terang Natalius Pigai.

Dalam berita itu, AFP juga menyertakan pendapat kontra dari Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) yang mengatakan, kebijakan tersebut keliru.

Unit-unit pendidikan dan pelatihan militer dianggap KontraS bukan tempat untuk mendidik para siswa.

"Tujuan dari menempatkan siswa di unit pendidikan dan pelatihan militer adalah untuk memberikan hukuman. Ini jelas salah karena tidak didasarkan pada proses hukum pidana untuk anak," jelas Andrie kepada AFP.