Media Asing Soroti Program Pendidikan Militer Dedi Mulyadi dan Wacana Vasektomi

Pihak Andrie pun meragukan bahwa program barak militer Dedi Multyadi dapat berjalan efektif.

Baca juga: Diancam Hercules, Dedi Mulyadi Akan Kirim Preman ke Barak Militer TNI: Preman Berbaju Ormas

2. CNA: kebijakan-kebijakan Demul, termasuk pendidikan militer untuk dewasa

Sementara itu, media yang berkantor pusat di Singapura, Channel NewsAsia (CNA) tampak telah beberapa kali menerbitkan artikel di situs web mereka yang menyoroti soal kebijakan Dedi Mulyadi.

Bukan hanya soal barak militer, tapi juga terkait vasektomi sebagai syarat warga menerima bansos, serta larangan siswa membawa motor dan HP ke sekolah.

Pemberitaan terbaru mengulas soal program barak militer Dedi Mulyadi. Dalam artikel berjudul "Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah berani dengan memperluas program pembinaan berbasis militer yang sebelumnya hanya ditujukan bagi pelajar bermasalah", disebutkan bahwa orang dewasa akan ikut disasar.

CNA menulis, pembinaan yang akan dilakukan Dedi Mulyadi akan menyasar individu dewasa yang kerap mabuk-mabukan, nongkrong tidak produktif, bergabung geng jalanan, hingga menelantarkan keluarga.

Dalam pemberitaan tersebut, dituliskan bahwa peserta pendidikan akan dibentuk dengan pendekatan militer, serta dibekali dengan pelatihan pertanian, perikanan, hinggan konstruksi.

Selain itu, mereka juga akan diberdayakan mengikuti proyek Pemerintah Jawa Barat terkait irigasi, pembangunan jalan, dan sebagainya.

Nantinya, disebutkan bahwa gaji pekerja hasil binaan akan dikirimkan langsung ke keluarga masing-masing untuk menghindari penyalahgunaan.

Sebelumnya, program pembinaan berbasis militer ini telah diterapkan terhadap pelajar yang dikenal sulit dikendalikan.

3. SCMP: kebijakan vasektomi Dedi Mulyadi ditentang 

Sementara itu, surat kabar yang berbasis di Hong Kong, South China Morning Post (SCMP) telah menerbitkan artikel berjudul "Indonesian Governor’s ‘Ridiculous’ Vasectomy Plan Sparks Debate on Poverty, ‘Body Politics’" pada Kamis (8/5/2025).

Dalam pemberitaan itu, SCMP menyinggung bahwa usulan Dedi Mulyadi untuk menjadikan vasektomi sebagai prasyarat bagi laki-laki menerima program kesejahteraan sosial pemerintah menuai berbagai kritik.

Dedi Mulyadi dikatakan telah melempar wacana bahwa vasektomi akan menjadi prasyarat bagi keluarga miskin yang mencari sambungan listrik baru, bantuan pangan, beasiswa, atau perumahan umum.

Media tersebut juga mengungkapkan bahwa mereka yang menyetujui vasektomi akan menerima uang Rp 500.000.