Profil Goliath Tabuni Pemimpin KKB Papua Ingin Ajak Prabowo Dialog, Siap Diadili Jika Bersalah

BANGKAPOS.COM - Goliath Tabuni merupakan pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Ia juga dikenal sebagai tokoh utama dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), di Puncak Jaya, Papua.

Goliat Tabuni saat ini masuk daftar orang yang paling dicari TNI-Polri.

Di tengah aksi KKB di Papua, Goliath Tabuni mengungkapkan keinginannya untuk berdialog dengan Presiden Prabowo Subianto. 

Goliath Tabuni menyatakan bertanggungjawab atas konflik bersenjata kontra aparat keamanan Indonesia yang belum selesai.

Pernyataan Goliath Tabuni disampaikan dalam siaran pers kedua, dikeluarkan oleh Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB lewat juru bicaranya, Sebby Sambom, Kamis (29/5/2025). 

Dalam pernyataannya, Goliath Tabuni siap diadili di pengadilan internasional jika terbukti bersalah. 

Namun, Goliath Tabuni menegaskan, aksi bersenjata TPNPB merupakan bentuk pembelaan diri atas apa mereka klaim sebagai penjajahan dan perampasan wilayah oleh pihak asing.

"Kami bertanggung jawab atas seluruh korban, baik militer maupun sipil, yang jatuh akibat pertempuran. Tapi kami hanya menjalankan hak atas pembelaan diri untuk mempertahankan tanah dan bangsa kami dari pemusnahan," ujar Goliath Tabuni.

Tabuni menyebut wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, ditetapkan sebagai medan perang dan konflik hingga Pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua.

Menurunya, kemerdekaan Papua telah dideklarasikan pada 1 Desember 1961.

Panglima TPNPB Kodap Ilaga, Peny Murib, dan Komandan Lapangan Kelambua Waker melaporkan, konflik bersenjata di wilayah Puncak Ilaga meletus sejak 21 Mei 2025 telah menyebabkan jatuhnya banyak korban dari kalangan sipil.

Warga dilaporkan mengungsi ke hutan, kampung-kampung sekitar, hingga ke Kota Ilaga demi mencari perlindungan.

Menurut mereka, operasi militer yang dilakukan secara senyap oleh aparat Indonesia sejak pukul 04.00 Wita pada 21 Mei 2025 memicu gelombang pengungsian dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. 

Mereka juga menyerukan keterlibatan lembaga internasional untuk memantau kondisi warga sipil yang terdampak.