Pendidikan Gratis, Dilematis, Realistis, atau Politis

Oleh: Mukhlis Mustofa, S.Pd., M.Pd. - Dosen Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Slamet Riyadi Solo, Konsultan Pendidikan Yayasan Pendidikan Jama'atul Ikhwan Surakarta

GELIAT pendidikan setelah Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan pendidikan SD sampai SMP harus gratis menumbuhkan asa sekaligus renjana. Tanpa disadari, penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan tuntutan favorit pada pihak penguasa daerah setempat dengan tingkat aktualitas isu  up to date sepanjang masa. Meski sempat meredup, komodifikasi isu pendidikan gratis ini seakan menjadi menu wajib yang harus diusung pemerintah sepanjang masa.

Peningkatan alokasi dana, peningkatan fasilitas pendidikan menjadi agenda utama semua pihak berkaitan pelayanan publik. Pihak pemerintah daerah setempat sendiri seakan tidak berkutik manakala isu pendidikan gratis ini diangkat, pencitraan pemerintah menjadi turun manakala pihak penguasa tidak sesegera mungkin melaksanakan pendidikan gratis. Publik pun menilai pihak pemerintah setempat tidak becus untuk menyediakan pendidikan bebas biaya. 

Menariknya, implikasi pendidikan gratis ini menyasar semua pihak penyelenggara pendidikan, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Penekanan penyelenggaraan pendidikan gratis ini secara tidak langsung menjadikan  peningkatan kualitas pendidikan sendiri menjadi prioritas kesekian. Peningkatan kualitas pendidikan secara tidak langsung terabaikan dan terhapus sebatas pendidikan bebas biaya.

Menyikapi fenomena ini, tampaknya seluruh komponen pendidikan memerlukan reorientasi ulang agar tidak terjebak dalam visi sempit. Jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan tujuan pendidikan gratis ini menjadi bias, mekanisme asal gratis seakan menjadi tujuan utama pendidikan dan menisbikan peningkatan kualitas pendidikan. 

Menyikapi tuntutan pendidikan gratis, selayaknya perlu ditelaah lebih mendalam apakah pendidikan gratis benar-benar menjadi kebutuhan utama masyarakat ataukah pelaksanaan pendidikan gratis hanyalah untuk memenuhi “syahwat” politik semata. Fenomena ini berpijak pada beberapa kenyataan di lapangan, di mana pada beberapa kasus dalam pendidikan gratis meninggalkan beragam dampak.

Konsepsi pendidikan gratis untuk semua sekolah swasta hakikatnya tidak terjadi penurunan standardisasi pelayanan pada sekolah swasta. Kesan ini terasa pada fokus pendidikan selama ini masyarakat mau mengeluarkan sejumlah pendanaan bagi anaknya untuk bersekolah di sekolah swasta dengan pertimbangan fasilitas.  

Sangatlah tidak elok apabila pelaksanaan pendidikan gratis berujung pemberangusan sekolah swasta. Manakala fenomena ini sudah terformulasikan sedemikian rupa bisa dipastikan roh-roh pencerdasan bangsa akan tergeser dengan kepentingan politik sesaat.

Pendidikan berkeadilan

Pendidikan berkeadilan selayaknya lebih dikembangkan pada dunia pendidikan di negeri ini. Hal ini berpijak pada kenyataan bahwa penyelenggaraan pendidikan bukan hanya oleh negara, namun juga diselenggarakan lembaga nonpemerintah, yakni sekolah swasta. Realitas di lapangan, pelaksanaan pendidikan gratis selama ini sangatlah tidak adil mengingat hanya menjangkau kalangan sekolah negeri semata, sementara itu sekolah swasta yang juga berperan dalam dunia pendidikan masih terabaikan. 

Pelaksanaan pendidikan gratis oleh kalangan sekolah swasta beberapa saat silam terasa sebagai proses pemberangusan sekolah. Kondisi makin memperpuruk keadaan sekolah swasta, stigma sekolah kelas dua yang sudah melekat sedemikian lama pada sekolah swasta akan makin menguat manakala pendidikan gratis tanpa perubahan ini dilaksanakan.

Prestasi rendah, fasilitas tidak lengkap, siswa miskin hingga biaya mahal merupakan stigma lain yang kerap dialamatkan pada sekolah swasta. Masih diagung-agungkannya sekolah negeri di masyarakat kita merupakan faktor utama penguat stigma ini. Sekolah negeri adalah sekolah murah, fasilitas lengkap dan prestasi tinggi merupakan pandangan yang melekat kuat di masyarakat. 

Permasalahan ini menjadi kian rumit manakala perhatian untuk sekolah swasta hanyalah dipandang sebelah mata. Perhitungannya sekolah negeri mendapatkan seluruh fasilitas dari negara, baik berupa alat pembelajaran hingga tenaga pengajar, sementara itu pihak sekolah swasta harus mencukupi kebutuhannya secara mandiri. Konsep awal ini menjadi penekanan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan pembelajarannya, sekolah swasta memerlukan perhatian pembiayaan yang tidak kecil. 

Perhitungan kebutuhan sekolah negeri dengan sekolah swasta inilah yang hingga saat ini belum terformulasikan dengan jelas. Implementasi sekolah gratis saat ini hanyalah menyoroti aspek sekolah negeri semata, sementara itu untuk sekolah swasta belum terbahas. Jika sekolah negeri bisa dipaksa untuk menyediakan pendidikan secara gratis sangatlah wajar mengingat konsepsi awal pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah, kenyataan ini tidak bisa disamaratakan dengan sekolah swasta. 

Tidak bisa dimungkiri, proses pembiayaan sekolah menjadi teramat penting dalam penyelenggaraan sekolah. Perhitungan pembiayaan sekolah ini menyangkut berbagai komponen. Ketersediaan gedung, fasilitas pembelajaran hingga tenaga pengajar menjadi elemen utama dalam penyelenggaraan pendidikan.