Ijazah Jokowi Dicetak di Pasar Pramuka? Politikus PDIP: Jelang Pencalonan Gubernur DKI Jakarta

"Universitas Pasar Pramuka (UPP) ditutup tahun 2012, dirobohkan habis 2015. Yang menurut Beathor Suryadi tokoh PDIP, adalah tempat pembuatan ijazah yang dididaftarkan ke KPU DKI Jakarta," tulis Tifauzia, dilansir TribunBengkulu.com.

Cuitan itu langsung viral, ditayangkan lebih dari 300 ribu kali dan menuai berbagai komentar dari warganet.

"Bisa jadi yg di sampaikan Bambang Tri itu benar semua. Joko Widodo adalah orang yg sangat misterius asal usulnya, anaknya siapa sampai ijazah semua serba rekayasa," tulis akun @Djoko Widodo.

Namun komentar lain menyebut lokasi tersebut sudah tidak ada lagi sejak terjadi kebakaran akhir 2024.

Nasib Siswa Al Kareem Islamic School di Bekasi Biaya Masuk Mahal Rp 23 Juta Ternyata Bodong
"Salah dok... Ditutup habis setelah terjadi kebakaran pada bulan Desember 2024, sebelumnya masih ada beberapa lapak di sana... kebetulan rumah saya dekat dengan lokasi tersebut," tulis akun @Gnuga Anaylum.

Ada pula yang membenarkan reputasi Pasar Pramuka sebagai tempat pemalsuan dokumen.

"Tukang setting di Pasar Pramuka emang terkenal banget tmpat bikin ijazah palsu. Soalnya saya pernah coba-coba mau bikin, sampe ditawarin pake kertas & hologram yg asli," ungkap akun @ghuzzan.

Pihak Roy Suryo Cs Yakin Menang

Oleh karena itu, terkait perkara dugaan kasus ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ini, diyakini akan dimenangkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Hal itu disampaikan pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinudin dalam podcast Madilog, yang disiarkan kanal Youtube Forum Keadilan TV.

Ahmad menjelaskan, dirinya melihat perbedaan kondisi, antara kasus yang dialami pakar telematika Roy Suryo bersama ahli digital forensik Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa, dengan Bambang Tri dan Sugi Nur Rahardja (Gus Nur).

Katanya, meskipun pokok permasalahan yang diangkat sama-sama terkait kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, namun kondisi Jokowi di saat kasus ini terangkat kembali di tahun 2025 mengundang sorotan publik yang lebih tajam. 

"Kenyataan hari ini yang ingin saya tegaskan kembali sebagai sebuah fakta yang kami syukuri, yakni hari ini publik, masyarakat membersamai perjuangan Roy Suryo dan kawan-kawan," ujarb Ahmad dikutip pada Sabtu, 14 Juni 2025.

Menurutnya, perhatian publik hari ini semakin menyeruak lantaran pihak yang menyoal ijazah Jokowi merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM), tidak seperti Bambang Tri dan Gus Nur yang notabene orang luar kampus.

"Hari ini saya percaya menghadapi realitas baik, bahkan baik sekali. Kenapa demikian? Karena hari ini persoalan ijazah itu sendiri tidak hanya dipersolakan Bambang Tri dan Gus Nur dengan mubahalahnya," tutur Ahmad.

"Hari ini justru yang mengkritisi soal ijazah ini alumni UGM itu sendiri. Bahkan mereka ini dengan jenjang pendidikan S2 setidaknya, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dokter Tifauzia," sambungnya.

Yang lebih membuat yakin Ahmad memenangkan perkara sebagai pengacara Roy Suryo dan kawan-kawan yang juga pernah membela Bambang Tri dan Gus Nur pada 2022 lalu, terdapat fakta hukum yang tidak bisa terbantahkan di muka umum, bahwa Jokowi dan pembela hukumnya tidak pernah mneunjukkan kepada publik fisik ijazah S1 Fakultas Kehuatanan UGM Jokowi yang diklaimnya asli.

"Artinya boleh saja otoritas kekuasaan memenangkan perkara ini dengan memaksakan klien kami sebelumnya, Bambang Tri dan Gus Nur dianggap mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, walaupun sepanjang 6 bulan persidangan itu tidak pernah hadir barang yang asli, padahal itu sudah diperintahkan oleh hakim agar dihadirkan jaksa selaku pihak yang menuntut di tahun 2022, tapi tidak pernah muncul," katannya.

Oleh karena itu, Ahmad meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyoal kembali keaslian ijazah Jokowi punya poptensi menang yang lebih tinggi.

Namun sebaliknya, persoalna ini justru dia anggap akan menjadi malapetaka bagi Jokowi.

"Artinya saya tidak melihat ini mimpi buruk, tapi justru ini kenyataan yang baik. Dan bahkan mungkin boleh jadi ini menjadi mimpi buruk saudara Joko Widodo," tuturnya.

 KISRUH IJAZAH : Pakar telematika KRMT Roy Suryo menilai ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) tidak identik dengan ijazah lainnya yang dibandingkannya. Roy Suryo menyebut hasil identifikasinya membantah kesimpulan Puslabfor Bareskrim Polri soal keaslian ijazah Jokowi yang sebelumnya dikatakan identik. (Serambinews)
Jauh sebelum Beredar Isu Pasar Pramuka, Sudah Diklarifikasi UGM dan Bareskrim Polri

Jauh sebelum isu "Universitas Pasar Pramuka" ini mencuat, KPU, UGM dan Bareskrim Polri sudah menegaskan keaslian ijazah Jokowi.

Lembaga tersebut yang paling berwenang untuk mengonfirmasi kebenaran ijazah tersebut.

Berikut adalah poin-poin penting dari klarifikasi resmi UGM:

Status Mahasiswa dan Kelulusan: 

UGM memastikan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan UGM. Ia terdaftar sebagai mahasiswa sejak tahun 1980 dan dinyatakan lulus pada 5 November 1985.

Bukti Dokumen Lengkap: 

Pihak universitas menyimpan seluruh catatan akademik Jokowi, mulai dari dokumen ujian skripsi hingga salinan skripsi aslinya. Dokumen-dokumen ini telah diperlihatkan kepada publik untuk menepis keraguan.

Siap Bersaksi di Pengadilan: 

Wakil Rektor UGM, Prof. Wening Udasmoro, menegaskan bahwa UGM memberikan penjelasan berdasarkan data dan fakta. "Ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen," ujar Profesor Wening.

UGM bahkan menyatakan kesiapannya untuk menjadi saksi jika ada proses pengadilan. Keraguan mengenai jenis huruf atau font pada ijazah dan skripsi juga telah dijawab.

Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menjelaskan bahwa penggunaan font seperti Times New Roman dan sampul yang dicetak di percetakan adalah hal yang lazim pada masa itu, meskipun isi skripsi masih diketik manual.

Penyelidikan Polisi dan Hasil Uji Forensik:

Tidak hanya UGM, aparat penegak hukum juga telah turun tangan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pernah melakukan penyelidikan atas laporan dugaan ijazah palsu Jokowi.

Pada Mei 2025, Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, secara resmi mengumumkan bahwa penyelidikan dihentikan. 

Keputusan ini diambil setelah tim laboratorium forensik (labfor) melakukan uji mendalam. Hasilnya menyatakan bahwa ijazah Jokowi identik dengan ijazah pembanding milik rekan seangkatannya di Fakultas Kehutanan UGM, yang berarti ijazah tersebut asli.

Kenapa Pasar Pramuka Mendadak Mencuat dan Dikaitkan ke Ijazah Jokowi?

Pemprov DKI Jakarta berencana akan merevitalisasi Pasar Pramuka dengan anggaran yang cukup besar.

Pada Desember 2024, Komisi B DPRD DKI Jakarta telah  meminta Perumda Pasar Jaya bersama para pedagang Pasar Pramuka segera menyepakati skema pembayaran sewa kios untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut penting dilakukan menyusul adanya revitalisasi pasar yang memengaruhi penyesuaian harga Perpanjangan Hak Pakai (PHP).

“Kesepakatan harus segera tercapai agar kedua belah pihak, baik Perumda Pasar Jaya maupun pedagang, memiliki kejelasan terkait masa sewa pasca-revitalisasi,” ujar Nova, Senin (23/12/2024).

Dikutip dari Nasdemjakarta.com, adapun untuk masa sewa 20 tahun, Perumda Pasar Jaya dan para pedagang telah menyepakati harga Rp425 juta untuk kios di lantai dasar, dan Rp 370 juta untuk kios di lantai satu.

Nova juga mengimbau agar Perumda Pasar Jaya memberikan kenyamanan lebih kepada para penyewa dan pengunjung pasar setelah revitalisasi selesai.

“Saya sampaikan, dengan adanya revitalisasi, harus ada manfaat nyata yang dirasakan, terutama dalam hal kenyamanan, kebersihan, dan aspek lainnya,” tegas Nova.

Nova berharap revitalisasi Pasar Pramuka diharapkan dapat meningkatkan daya tarik pasar sebagai pusat perdagangan sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi pedagang dan masyarakat.

Alasan Perumda Pasar Jaya Merevitalisasi Pasar Pramuka

Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya akan bekerja sama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) untuk merevitalisasi bangunan Pasar Pramuka.

Rencananya, penataan ini dengan menyiapkan penampungan sementara untuk sekitar 400 tempat usaha.

Selama ini, Pasar Pramuka, banyak digunakan untuk transaksi obat-obatan illegal.  Maka, untuk mengatasi masalah peredaran obat ilegal dan peningkatan kepatuhan pedagang, Pasar Pramuka harus ditata ulang.

“Penataan dilakukan tahun ini. Sekarang sedang proses untuk desain pembangunan fisik oleh Perumda Pasar Jaya yang bisa sejalan dengan upaya memberantas peredaran obat ilegal,” ujar Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), Sofiyani Chandrawati Anwar, kepada wartawan, Minggu (15/6/2025).

Menurutnya, penataan ulang akan dilaksanakan secara bertahap. 

Untuk tahap awal telah dilakukan rapat koordinasi dengan Perumda Pasar Jaya. 

Selanjutnya, dilakukan sosialisasi kepada pedagang serta diskusi kelompok terarah seperti focus group discussion (FGD). Diskusi melibatkan para pemangku kepentingan terkait sehingga akan dihasilkan rencana aksi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

“Perumda Pasar Jaya merevitalisasi Pasar Pramuka tidak hanya terkait pembangunan fisik, namun juga terhadap penataan sistem pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan ketentuan bersama BBPOM Jakarta,” jelas Sofiyani.

Adapun peredaran obat ilegal dan sub standar diduga bersumber dari Pasar Pramuka.

Di sisi lain, pemahaman pedagang terhadap regulasi di bidang obat masih minim.

Para pedagang juga mengalami kendala dalam administrasi usaha.

Hal lain yang juga melatarbelakangi perlunya penataan ulang Pasar Pramuka adalah sistem pelayanan kefarmasian belum sesuai dengan ketentuan. Contoh, terkait perizinan dan pengelolaan obat belum sesuai dengan regulasi.

Penjualan obat ilegal di Pasar Pramuka diketahui menggunakan modus transaksi langsung di dalam pasar dan dari satu kendaraan ke kendaraan lain. Obat-obat yang dijual berasal dari distributor tidak resmi.

Adapun penualan obat-obat ilegal ini diduga dibekingi orang-orang tertentu. Sehingga bebas bertransaksi di Pasar Pramuka selama ini. BPOM pun berupaya mengatasi penjualan obat-obatan ilegal ini. 

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, saat menjadi pembicara dalam acara Jakarta Future Festival di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Minggu, ia menyebutkan APBD Jakarta saat ini mencapai 91 triliun yang diharapkan terus bertambah di tahun depan. Sedangkan, untuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) rata-rata mencapai 5-6 triliun dan real SiLPA terhitung sebanyak 2-3 triliun.

Kisah Pasar Pramuka Pojok

Sebagaimana diketahui, Pasar Pramuka terletak di Jalan Salemba Raya No.79, Kelurahan Paseban, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Pada era 1980-an hingga awal 2000-an, kawasan ini dikenal sebagai tempat jasa pengetikan skripsi dan percetakan dokumen. Namun, seiring waktu, beberapa kios di sana berubah fungsi menjadi tempat pembuatan dokumen palsu, mulai dari akta kelahiran, buku nikah, ijazah, hingga e-KTP.

Lorong-lorong sempit dan pengap di Pasar Pramuka Pojok menjadi saksi bisu betapa mudahnya memesan dokumen palsu—hanya secepat memesan kopi.  Bahkan, menurut beberapa saksi, beberapa kios menawarkan layanan lengkap, termasuk penggunaan kertas resmi dan hologram.

Namun masa kejayaan Pasar Pramuka Pojok berakhir ketika kawasan tersebut ditertibkan dan direlokasi pada 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 

Dulu, di pojok perempatan itu, puluhan kios berdempetan dalam lorong-lorong sempit dan pengap. Di situlah berbagai dokumen palsu diproduksi—semudah memesan secangkir kopi. Kini, kawasan tersebut hanya tinggal kenangan. 

Pada tahun 2024 Kompas TV memberitakan satu orang tewas akibat kebakaran yang menghanguskan 50 kios di kawasan Bekas Pasar Pojok Pramuka, di Salemba, Jakarta Pusat pada 2 Desember 2024.

Kini, keberadaan Pasar Pramuka Pojok tinggal sejarah. Kawasan yang dulu dipenuhi deretan kios pengetikan dan percetakan itu telah lama direlokasi dan akhirnya luluh lantak dalam kebakaran besar pada akhir 2024.

(Tribunnews/kompas/ttibunbengkulu/Tribunmedan/bangkapos.com)