Pemkot Pangkalpinang Libatkan Keluarga - Komunitas Cegah Warga Terjerat Kerja Ilegal di Luar Negeri

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang terus memperkuat langkah pencegahan terhadap maraknya kasus warga yang terjebak dalam pekerjaan ilegal di luar negeri. Kali ini, pendekatan yang diutamakan bukan hanya pada pengawasan institusional, tetapi juga penguatan peran keluarga dan komunitas sebagai garda terdepan.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Pangkalpinang, Juhaini, mengungkapkan bahwa kasus serupa kerap berakar dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap risiko kerja migrasi non-prosedural.

Ia menyebut keluarga sebagai "tembok pertama" yang seharusnya mampu menyaring tawaran-tawaran kerja yang tidak jelas legalitasnya.

"Banyak yang tergiur janji gaji besar tanpa memahami risikonya. Dalam banyak kasus, keluarga bahkan tidak tahu anaknya berangkat ke luar negeri lewat jalur tidak resmi," ujar Juhaini kepada awak media, Kamis (10/7/2025).

Saat ini, Pemkot mencatat terdapat sekitar 80 warga Pangkalpinang yang tercatat sebagai pekerja migran, sebagian besar melalui jalur resmi. 

Namun, peningkatan modus penipuan dengan embel-embel lowongan kerja ke luar negeri membuat Pemkot meningkatkan kewaspadaan.

Lebih lanjut, Juhaini menyatakan bahwa edukasi berbasis komunitas terbukti lebih efektif dalam menjangkau lapisan masyarakat, terutama di tingkat RT/RW, lingkungan pemuda, dan organisasi keagamaan.

"Kami sedang menyusun skema sinergi lintas sektor. RT, RW, tokoh agama, tokoh pemuda akan dilibatkan untuk menyebarkan informasi tentang cara kerja ke luar negeri yang benar," tambahnya.

Koordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Wilayah Sumatera Selatan juga tengah dilakukan untuk mempercepat pemulangan warga yang mengalami kendala di luar negeri, sekaligus merancang program pemulihan pasca-kepulangan.

Fenomena pekerjaan ilegal yang kini semakin kompleks, mulai dari judi online, scamming digital, hingga kerja paksa di sektor domestik, memerlukan pendekatan pencegahan yang tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.

"Dukungan keluarga dan komunitas bisa menjadi benteng utama. Jika masyarakat tahu ada yang merekrut warga secara ilegal, laporkan. Jangan tunggu sampai korban jatuh," tegas Juhaini. (Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)