Harta Kekayaan Pejabat
Kekayaan Johanis Tanak, Sindir Pejabat Tak Puas dengan Gaji, Pernah Tolak Suap Rp500 Juta
Dalam kesempatan tersebut, Johanis tak segan menyampaikan kritik langsung kepada para pejabat
Penulis: Vigestha Repit Dwi Yarda | Editor: Dedy Qurniawan
BANGKAPOS.COM -- Nama Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kembali menjadi perhatian publik.
Hal ini terjadi setelah dirinya melontarkan kritik tajam kepada sejumlah pejabat daerah yang dianggap masih merasa kurang dengan gaji dan fasilitas yang diterima.
Sosok Johanis dikenal sebagai pejabat antisuap. Ia pernah tercatat menolak pemberian uang suap senilai Rp500 juta.
Baca juga: Profil Johanis Tanak Sindir Habis Pejabat Tak Puas dengan Gaji: Berhenti Aja Jadi Pegawai
Tak hanya itu, pria yang kini menjabat di pucuk pimpinan lembaga antirasuah ini juga kerap melontarkan pernyataan keras soal integritas aparatur negara.
Pernyataan terbarunya disampaikan dalam Rapat Koordinasi KPK dan Pemerintah Daerah yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta, Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Johanis tak segan menyampaikan kritik langsung kepada para pejabat, terutama mereka yang tersangkut kasus korupsi di level daerah.
Dalam pidatonya, ia menyoroti banyaknya pejabat dari lingkungan DPRD yang terjerat suap. Ia pun mempertanyakan motif di balik perilaku koruptif itu.
"Berapa anggota DPRD saya (KPK) tangkap, dan saya tahan. Itu karena apa? Permintaan-permintaan (suap) semua. Apa tidak cukup dengan gaji yang sudah diberikan?" ujar Johanis, dikutip dari Kompas.com.
Bahkan, Johanis menyarankan secara blak-blakan agar mereka yang merasa tidak cukup dengan gaji sebaiknya mengundurkan diri saja dari jabatannya.
"Kalau bapak-bapak merasa tidak cukup, berhenti saja jadi pegawai. Tidak usah jadi pegawai, masih ada yang lain yang suka," serunya.
Ia juga menyoroti beragam fasilitas yang sudah diberikan kepada pejabat publik, mulai dari rumah dinas hingga kendaraan, dan meminta agar mereka juga lebih peka terhadap kondisi masyarakat bawah.
"Kalau bapak bilang tidak cukup, bapak sudah diberikan mobil, bapak sudah diberikan rumah, bapak sudah diberikan anggaran dan lain-lain, masih banyak rakyat kita yang jelata. Jangan bapak cuma melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah," sambungnya.
Lebih jauh, Johanis mengingatkan bahwa menjadi pejabat bukan berarti bisa menumpuk kekayaan. Ia menyinggung praktik "serangan fajar" sebagai jalan pintas yang digunakan untuk mendapatkan jabatan.
"Makanya jangan pakai-pakai serangan fajar untuk menduduki jabatan itu. Pakai iman, integritas yang berkaitan dengan iman," ujar Johanis.
Pernyataan kerasnya itu disambut antusias oleh peserta rapat. Suasana ruangan pun sempat riuh oleh sorakan dan tepuk tangan.
| Harta Kekayaan Harry Budi Sidharta, Wadirut PT Timah yang Baru Ditunjuk, Punya Utang Rp1,8 M |
|
|---|
| Harta Kekayaan Deni Surjantoro, Pejabat Kemenkeu Ditolak Purbaya Jabat Tangan, LHKPN Rp1,9 Miliar |
|
|---|
| Harta Kekayaan Erwin Wakil Wali Kota Bandung Punya Utang Rp2,6 Miliar, Kini Dibidik Kejaksaan |
|
|---|
| Sosok dan Harta Kekayaan Heri Sudarmanto, Eks Sekjen Kemnaker yang Jadi Tersangka Pemerasan TKA |
|
|---|
| Harta Kekayaan Wakil Wali Kota Bandung Erwin yang Diperiksa Kejari |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/bangka/foto/bank/originals/20241120-Sosok-Johanis-Tanak-Capim-KPK-yang-Ingin-Hapus-OTT.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.