Bukan untuk Timah, Ramai-ramai Warga Bangka Belitung Pinjam KUR Buat Pertanian

BANGKAPOS.COM - Ternyata data terkini menyebut, mayoritas warga Bangka Belitung yang mengajukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk bertani.

Fakta ini terungkap berdasarkan data saluran KUR sepanjang triwulan I 2025 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Data Kanwil DJPb Babel mencatat bahwa ) sepanjang Triwulan I 2025 total pinjaman KUR yang telah disalurkan mencapai Rp694,46 miliar.

Jumlah tersebut disalurkan kepada 10.404 debitur.

Dari jumlah tersebut, outstanding aktif tercatat sebesar Rp644,23 miliar atau 92,77 persen dari total penyaluran.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung, Syukriah HG, menjelaskan penyaluran KUR terbesar secara wilayah berasal dari Kabupaten Bangka, dengan kontribusi penyaluran mencapai 22,09 persen dan kontribusi debitur sebesar 20,77 persen dari total keseluruhan kabupaten kota di Babel.

“Sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan menjadi penyumbang terbesar penyaluran KUR  Bangka Belitung, dengan jumlah debitur sebanyak 5.480 dan kontribusi penyaluran mencapai 52,40 persen,” ujar Syukriah, Jumat (18/7/2025).

Adapun sektor Perdagangan Besar dan Eceran menempati posisi kedua dengan jumlah 2.857 debitur dan kontribusi penyaluran sebesar 27,70 persen. 

Sebagai wilayah kepulauan, kontribusi sektor perikanan terhadap total penyaluran hanya 5,01 persen, dengan kontribusi jumlah debitur sebesar 6,10 persen.

Syukuria mengungkapkan, penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu yakni sebesar 15,17 persen, sedangkan jumlah debitur terkontraksi sebesar 14,02 persen secara year-on-year (c-to-c).

Guna mengakselerasi penyaluran KUR ke depan, Kanwil DJPb menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat terhadap pembiayaan pemerintah, khususnya Program KUR yang menawarkan skema pembiayaan terjangkau.

Selain itu, edukasi terkait pentingnya kepatuhan terhadap kredit juga menjadi fokus agar masyarakat memiliki skor kredit yang sehat di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

“Kepatuhan terhadap kredit tidak hanya penting bagi kelancaran usaha debitur, tetapi juga menentukan kelayakan memperoleh pembiayaan di masa depan,” ujar Syukriah.

Untuk menjamin KUR benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, Kanwil DJPb secara rutin melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan. Selain itu, pihak perbankan juga didorong untuk mengoptimalkan peran auditor internal guna memastikan dana KUR tidak disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif. (Bangkapos.com/Sela Agustika)