Ketua DPRD Minta RKUA-PPAS Bangka Tengah 2026 Disisir Lagi untuk Tekan Defisit Rp 91,2 Miliar

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Bangka Tengah menemukan defisit sebesar Rp 91,2 milyar Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2026.

Dengan adanya temuan ini, Ketua DPRD Bangka Tengah, Batianus meminta seluruh komisi kembali melakukan penyisiran anggaran.

Menurut Batianus, penyisiran anggaran itu sangat penting karena sekitar 10 persen pada Rancangan KUA dan Rancangan PPAS tahun anggaran 2026 tersebut sudah melewati batas.

"Sebetulnya pola penyusunan KUA dan PPAS ini menganut pola defisit, tetapi angka (defisi) 3-6 persen itu cukup. Angka 10 persen kami anggap melampaui batas, ini akan memperberat kerja tim Banggar DPRD bersama TAPD," ujar Batianus usai agenda rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA) serta PPAS APBD Kabupaten Bangka Tengah tahun anggara 2026, Senin (21/7/2025).

Untuk itu ia menerangkan, melalui penyisiran anggaran yang dilakukan nantinya, bisa menekan angka defisit itu hingga angka 3 sampai 6 persen sampai dengan APBD perubahan tahun 2026.

"Kalau kita lihat kondisi sekarang, pendapatan asli daerah itu menurun drastis, jadi kami khawatir defisit ini akan bertambah. Tentu satu-satunya jalan kita mengurangi belanja, karena pendapatan ini akan beresiko kalau dinaikkan terlalu tinggi," terangnya.

Akan tetapi dirinya juga menegaskan, jika pergeseran anggaran yang akan dilakukan nantinya tidak boleh mengganggu besaran dana pada program-program prioritas.

"Kami tentu akan melihat dari yang tidak prioritas, tentu kami melihat dari belanja pegawai, biaya operasional, biaya pemeliharaan," tegas Batianus.

Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Tengah Efrianda menerangkan, jika dilihat dari keseluruhan kondisi daerah pada saat ini, defisit itu tidak terlalu besar.

"Jika melihat secara global defisit kita tidak begitu besar, kami pemda bersama DPRD berusaha, agar defisit tadi hilang. Secara global, keadaan keuangan seluruh daerah hampir sama dengan kita, karena kita ada kebijakan tertentu harus dari pusat dan kita tidak punya wewenang, jadi harus mengikuti," kata Efrianda.

Ia juga menerangkan, sebagai tindak lanjut adanya defisit tersebut pihaknya bakal berusaha menambah sumber pendapatan daerah serta melakukan beberapa rasionalisasi kerja.

 "Paling ekstrem mungkin kita sinkronisasi. Pendapatan kita tingkatan, pengeluaran kita kurangi, terakhir sinkronisasi, terpaksa harus kita lakukan," tuturnya.

(Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)