Fenomena Bendera One Piece HUT RI 80 Jadi Sorotan Nasional dan Internasional

BANGKAPOS.COM--Menjelang HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025, publik dihebohkan oleh fenomena pengibaran bendera One Piece di berbagai wilayah Indonesia.

Bendera hitam bergambar tengkorak bertopi jerami, lambang kru Bajak Laut Topi Jerami dalam anime One Piece, terlihat berkibar di rumah-rumah warga, kendaraan, hingga perahu nelayan.

Fenomena bendera One Piece HUT RI 80 ini muncul di tengah imbauan pemerintah untuk mengibarkan Bendera Merah Putih selama 1–31 Agustus 2025.

Uniknya, justru bendera Jolly Roger yang banyak bermunculan dan viral di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan X (Twitter).

Sebagian warganet menilai pengibaran bendera ini sebagai bentuk kritik sosial terhadap ketimpangan ekonomi, ketidakadilan, dan kebijakan pemerintah, khususnya era Presiden Prabowo Subianto.

Tak sedikit yang menganggapnya simbol perlawanan, mirip dengan cerita di One Piece di mana kru Luffy melawan penindasan.

Reaksi Pemerintah dan DPR

Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang perayaan 17 Agustus ini viral dan ramai diperbincangkan di media sosial, seperti Instagram, TikTok, hingga X (dulunya Twitter) mulai akhir Juli 2025 lalu.

Jolly Roger dari One Piece adalah kepunyaan kru Bajak Laut Topi Jerami (Straw Hat) pimpinan Monkey D. Luffy menampilkan bendera warna hitam dengan tengkorak bertopi jerami dan dua tulang bersilang.

Dalam video yang beredar, bendera One Piece dikibarkan di panel mobil, truk, ambulans, perahu, hingga rumah.

Selain itu, bendera simbol bajak laut untuk memperingatkan musuhnya itu ada yang dikibarkan di bawah bendera merah putih.

Menurut narasi yang beredar, bendera One Piece ini merupakan bentuk kritik sosial terhadap kondisi politik dalam negeri, ketidakadilan dan ketimpangan sosial, serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak pada rakyat.

Pengibaran bendera One Piece juga menjadi simbol ketidakpuasan terhadap ketidakpastian ekonomi dan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sejak Prabowo resmi dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 lalu, kebijakan dan program-programnya telah menuai kritikan.

Misalnya, kebijakan efisiensi anggaran yang memengaruhi sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, dan mitigasi bencana; pembentukan dana kekayaan negara Danantara; dan langkah-langkah pemerintah yang memberi militer peran yang lebih besar, seperti mengangkat personel berseragam ke jabatan sipil.