Fenomena Bendera One Piece HUT RI 80 Jadi Sorotan Nasional dan Internasional

Serial anime One Piece menjadi bentuk budaya populer yang bisa menjadi representasi dan simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang semena-mena.

Dalam semesta One Piece, Kelompok Bajak Laut Topi Jerami yang dibentuk Monkey D. Luffy mewakili perlawanan dan perjuangan untuk kebebasan melawan kekuatan-kekuatan penindas dari Pemerintah Dunia dan organisasi bajak laut tirani.

Meskipun banyak pihak yang membela pengibaran panji One Piece ini sebagai kebebasan berpendapat dan hak untuk mengkritik penguasa, pemerintah Indonesia telah memberikan reaksi berupa peringatan maupun ancaman untuk ditindak hukum.

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pengibaran bendera Jolly Roger di momentum kemerdekaan bisa dikategorikan sebagai makar dan melanggar hukum.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut aksi ini berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Namun, ada juga yang berpandangan berbeda.

Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira menganggap fenomena ini sebagai bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang, selama tidak merusak simbol negara.

Sorotan Media Internasional

Kontroversi bendera One Piece HUT RI 80 ini juga menarik perhatian dunia.

Amnesty International mengkritik keras langkah pemerintah yang dinilai mengancam kebebasan berpendapat, serta meminta agar pemerintah fokus pada akar masalah sosial.

Berikut cuitan lengkap Amnesty International:

Several people have been targeted by Indonesian authorities for raising the flag from the popular Japanese anime to express discontent with the government. One minister said the act could be considered treason. 

The Indonesian government should stop repressing freedom of expression and instead focus on the root causes of public unrest that have prompted people to fly the One Piece flag.

(Beberapa orang telah menjadi sasaran pihak berwenang Indonesia karena mengibarkan bendera dari anime Jepang yang populer untuk mengungkapkan ketidakpuashatian kepada pemerintah. Seorang menteri mengatakan tindakan itu bisa dianggap pengkhianatan.

Pemerintah Indonesia harus berhenti menekan kebebasan berekspresi dan sebaliknya fokus pada akar penyebab kerusuhan publik yang telah mendorong masyarakat mengibarkan bendera One Piece)