Senyum Bupati Pati Sudewo Usai Diminta Lengser Saat Temui Pendemo PBB 250 Persen

Bupati Pati Sudewo temui massa penolak kenaikan PBB 250 persen, tepis isu, hingga diminta lengser.

Penulis: Dedy Qurniawan CC | Editor: Dedy Qurniawan
Instagram Sudewo
VIRAL GEGARA PBB - Foto Bupati Pati Sudewo. Sosonya viral setelah kebijakannya menaikkan PBB hingga 250 persen mendapat penolakan warga Pati. 

BANGKAPOS.COM - Bupati Pati Sudewo mendatangi posko donasi “Aliansi Masyarakat Pati Bersatu” di depan gerbang Kantor Bupati Pati pada Jumat (8/8/2025) malam.

Posko tersebut dibentuk untuk menerima sumbangan bagi warga yang akan mengikuti aksi demonstrasi pada 13 Agustus mendatang.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Dalam kunjungannya, Bupati Pati Sudewo didampingi Kapolresta Pati Kombespol Jaka Wahyudi dan Dandim 0718 Pati Letkol Arm Timotius Berlian Yogi Ananto.

Ratusan warga menyambut kedatangan Sudewo, banyak di antaranya mempertanyakan kepastian pembatalan kenaikan tarif PBB tersebut.

Sudewo yang mengenakan kemeja batik lengan panjang berusaha menenangkan massa.

“Tolong jangan keras, ini disyuting (direkam secara audio visual) tidak baik ditonton orang Indonesia nanti dikira orang Kabupaten Pati itu keras-keras,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra itu menegaskan pembatalan kenaikan tarif PBB-P2 akan berlaku selama masa jabatannya.

“Begini saya jawab, dibatalkan sampai kapan? Ya terus dibatalkan,” tegas Sudewo, disambut tepuk tangan meriah warga.

Selain membahas PBB, Bupati Pati Sudewo juga meluruskan isu perubahan slogan daerah.

Ia memastikan “Pati Bumi Mina Tani” tetap menjadi slogan resmi, sedangkan “Pati Mutiara” hanyalah tema perayaan hari jadi Kabupaten Pati ke-702.

“Jadi tidak diganti, masih tetap Pati Bumi Mina Tani,” katanya.

Baca juga: Bupati Pati Sudewo Punya Aset Properti Rp 17 Miliar, Nomor 5 Bupati Terkaya di Jateng

Isu lain yang ditepis Sudewo adalah kabar dirinya akan berangkat umrah pada 13 Agustus.

“Ada isu saya umrah tanggal 13 itu tidak benar sama sekali. Mana mungkin seorang bupati yang akan menjadi Inspektur upacara tanggal 17 Agustus terus meninggalkan tempat. Kan tidak mungkin tho, bisa kena sanksi Pak Presiden,” ujarnya.

Bupati Pati Sudewo juga membantah tuduhan terkait kebijakan lima hari sekolah yang disebut sudah diterapkan.

Sumber: Kompas.com
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved