Dorong Revisi Perda RZWP3K, DPRD Babel akan Berkunjung ke Pemerintah Pusat

BANGKAPOS.COM, BANGKA - DPRD Provinsi Bangka Belitung kembali akan berkoordinasi ke Pemerintah Pusat untuk mengawal aspirasi masyarakat terkait revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zona Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil ( RZWP3K ).

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Didit Srigusjaya usai menerima audiensi bersama Walhi Bangka Belitung dan perwakilan masyarakat Desa Batu Beriga di ruang Badan Musyawarah. 

"Jadi mereka mempertanyakan tindak lanjut dari surat Gubernur atas usulan, menzerokan wilayah-wilayah nelayan yang saat ini masuk wilayah pertambangan," ujar Didit Srigusjaya, Senin (11/8/2025).

Didit Srigusjaya mengatakan terkait Perda Zonasi dan Perda RTRW, masih ada di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 

"Artinya bahwa kita segera memutuskan komisi 1 bersama biro hukum segera menyampaikan surat resmi dari DPRD dan Gubernur, terhadap penolakan beberapa titik laut untuk dijadikan wilayah nekayan kembali," tuturnya.

Selain itu pihaknya juga akan mengerahkan Komisi II, untuk berkoordinasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sedangkan Komisi III, akan ditugaskan untuk menyambangi Kementerian ESDM Republik Indonesia. 

"Tujuan intinya ingin agar perda RTRW itu, jika evaluasinya ditolak oleh Kemendagri bisa dikembalikan ke Bangka Belitung dan akan kita revisi kembali," tegasnya.

Direktur Walhi Provinsi Bangka Belitung, Hafiz berharap adanya kebijakan yang dapat berdampak positif kepada masyarakat. 

"Memang kalau kita lihat dalam kendala sebelumnya, memang perubahan itu tidak mudah dalam konteks hukumnya. Namun Perda ini produk Provinsi dan DPRD, artinya kita punya wewenang baik itu mengevaluasi atau merubah yang ada di draft Perda," jelasnya Hafiz.

Pihaknya berharap berbagai aspirasi yang telah disuarakan, melalui audiensi hingga aksi damai dapat membuahkan hasil yang baik.

"Ini yang kami tunggu, usulan dari pansus batu Beriga artinya kita sudah mendapatkan surat rekomendasi dari Bupati dan Gubernur artinya tidak ada lagi persoalan jadi tinggal keberpihakan," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ramai suara penolakan aktivitas tambang laut nyatanya tak berjalan seirama dengan adanya perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Timah di perairan Desa Batu Beriga, Kabupaten Bangka Tengah.

Hal ini diungkapkan Kabid Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung, Fhores Fernando usai audiensi di DPRD Provinsi Bangka Belitung bersama Walhi Bangka Belitung.

"Kami kan berkoordinasi dengan Kementerian Keluatan dan Perikanan, justru kami dapat informasi dari Kementerian. Jadi Kementerian juga sudah dapat surat dari PT Timah bahwa menginformasikan kepada KKP, bahwa IUP mereka sudah diperpanjang sampai 2035," ujar Fhores, Senin (11/8/2025).

Fhores mengatakan perpanjangan IUP PT Timah tersebut, dikeluarkan langsung oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

"Jadi KKP menyurati PT Timah, istilahnya mengingatkan jangan sampai terjadi dampak konflik. Lalu oleh PT. Timah dibalas suratnya bahwa IUP diperpanjang sampai 2035, dan Kementerian ESDM yang mengeluarkan. Kami tidak punya surat, dan justru surat ini sudah di Juni 2025 ini perpanjangannya," ungkapnya.

Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Hidayat Arsani mengajak masyarakat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), untuk menolak adanya kegiatan tambang laut, Senin (21/7/2025).

Hal ini ditegaskannya usai menerima berbagai aspirasi dari ratusan masyarakat, yang datang secara langsung ke Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung.

"Ini kewenangan pusat, saya bilang kita gugat ke PTUN pengadilan. Batalkan surat keputusan ini dan ini lebih afdol, dari panas-panas seperti ini. Apalah arti dari surat Gubernur ini, kalau di PTUN gugat mungkin hakim punya hati nurani kepada rakyatnya agar SK IUP Timah dapat dibatalkan," ujar Hidayat Arsani.

Hidayat Arsani dalam aksi damai bersama ratusan masyarakat, juga telah sepakat menandatangani beberapa tuntutan dari masa yang tergabung dari beberapa desa.

"Ranah kita meminta rekomendasi IUP-nya dikaji ulang, kenapa mereka gak ke PT Timah??. PT Timah kan punya kekuasaan vertikal, bukan dibawah saya," ucapnya.

Lebih lanjut pihaknya memastikan komitmennya, untuk ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung.

"Sah-sah saja, sebagai masyarakat nelayan peduli dan merasa terganggu. Saya Gubernur, batas saya hanya membuat surat ke Kementerian agar dikaji ulang. Tuntutan mereka agar tidak ada kegiatan, sebenarnya mereka tidak perlu ramai-ramai cukup dua orang datang kesini selesai. Kita ini pro rakyat, jadi tidak perlu datang-datang jauh," ungkapnya.

Direktur Walhi Provinsi Bangka Belitung Hafiz menyampaikan tiga poin tuntutan, dalam aksi yang digelar di Kantor Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Senin (21/7/2025).

Hafiz mendorong Gubernur untuk meminta DPRD Provinsi Bangka Belitung, untuk segera merevisi Perda RZWP3-K/Perda RTRW Terintegrasi dan menetapkan zero tambang laut.

"Tuntutan zero tambang laut pada perairan lubuk besar meliputi perairan Batu Beriga, Perairan Tanjung Berikat, serta perairan Pulau Kelasa dan sekitarnya. Wilayah Bangka selatan meliputi laut Toboali, perairan Pongok, Lepar pongok dan sekitarnya," ujar Hafiz.

Pihaknya juga menuntut Gubernur Provinsi Bangka Belitung, menyurati Kementerian Energi Izin Sumberdaya dan Mineral (ESDM) terkait seluruh aspirasi masyarakat yang menolak adanya aktivitas tambang laut.

"Ke ESDM untuk melaksanakan moratorium Plpertambangan timah di pesisir laut Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi stop perpanjangan izin, evaluasi izin existing, dan pemberhentian rencana izin baru," tegasnya.

Sementara itu pihaknya juga mendorong, adanya perbaikan dalam tata kelola dalam mengolah sumber daya alam di Negeri Serumpun Sebalai.

"Gubernur Provinsi Bangka Belitung melaksanakan penegakan hukum dan restorasi kerusakan pesisir, akibat penambangan laut di Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)