Pertumbuhan Ekonomi

Stimulus itu mulai dari pencairan berbagai jenis bantuan sosial (bansos), pencairan subsidi upah, hingga pencairan gaji ke-13 untuk PNS dan para pensiunan. 

Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah. Subsidi ini langsung masuk ke dalam akun masing-masing pekerja formal dan tentu ini langsung menciptakan juga multiplier melalui konsumsi rumah tangga.

Kendati demikian, Ekonom dan pengamat justru berbeda cerita. Laju pertumbuhan ekonomi justru dirasa anomali.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Fadhil Hasan misalnya. Ia melihat anomali dari pertumbuhan ekonomi versus penerimaan pajak.

Pertumbuhan ekonomi seharusnya sejalan dengan penerimaan pajak. Jika ekonomi tumbuh, konsumsi meningkat dan penerimaan dari PPN serta PPnBM juga naik. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. 

Hitungan lain juga diperlihatkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal.

Pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan laju penyaluran kredit, baik dari sisi korporasi maupun perorangan masyarakat. 

Hal lain yang tidak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi adalah kinerja industri otomotif. Data Gaikindo, sepanjang 2024, total penjualan kendaraan secara wholesales (dari produsen ke distributor) tercatat sebanyak 865.723 unit. L

Adapun pada periode Januari-Juni 2025, total penjualan wholesales sebanyak 374.740 unit, turun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 410.020 unit.

Ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin setali tiga uang.

Ia menilai, indikator termudah untuk menavigasi arah pertumbuhan ekonomi dari negara yang ditopang oleh konsumsi masyarakatnya adalah dengan melihat kinerja realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada semester I-2025 tercatat Rp 267,3 triliun, turun 19,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp 332,9 triliun.

Perdebatan atas data-data kemudian terjadi. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memilih bersurat ke Badan Statistik PBB, United Nations Statistic Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Mereka mempertanyakan data yang dikeluarkan BPS. 

Terlepas dari perdebatan data pertumbuhan ekonomi tersebut, dalam dunia yang penuh tekanan, dan tak sempurna, sementara ini, pemerintah memiliki jawaban atas pengelolaan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Harapannya, pengelolaan berjalan tidak seperti yang disebutkan Lester G.Thurow, seorang ahli ekonomi dari Massachussetts Institute of Technology, perihal The Zero-Sum Society: Distribution and the Possibilities for Economic Change (1980). 

Kita tidak ingin melihat bahwa di masyarakat, terdapat permainan zero-sum, yakni ada yang harus menderita kekalahan.

Entah, mengena pada seseorang, atau sekelompok manusia. Sebab, tak ada satu pun yang mau mengalah. Apalagi, bila kemudian dia tahu bahwa pengorbanan bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kemenangan pihak lain.