100 Ribu Warga Pati Targetkan Bupati Sudewo Lengser, Sudah Minta Maaf tapi Tetap Diminta Mundur

BANGKAPOS.COM, PATI - Aksi demo besar-besaran warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Rabu (13/8/2025) menargetkan Bupati Sudewo lengser dari jabatannya.

Jumlah massa yang ikut unjuk rasa diperkirakan mencapai 100 ribu orang, dua kali lipat dari tantangan 50 ribu orang yang sempat dilontarkan Sudewo.

Massa mulai bergerak menuju Alun-Alun Kabupaten Pati sejak subuh.

Baca juga: Sosok Sudewo Bupati Pati Naikkan PBB 250 Persen, Ngaku Tak Takut Didemo 50 Ribu Orang: Saya Tunggu

Inisiator aksi unjuk rasa, Ahmad Husein, sudah sampai di depan Kantor Bupati Pati sejak pukul 07.00 WIB.

Dia menegaskan bahwa perkiraan massa yang akan terlibat dalam aksi unjuk rasa hari ini tembus 100 ribu orang.

Di antaranya datang dari Batangan, Puncakwangi, Kayen, dan seluruh penjuru Kabupaten Pati.

"Persiapan hari ini diperkirakan 100 ribu lebih (massa). Melebihi (tantangan), kami dapat tantangan 50 ribu," terangnya kepada tribunjateng.com.

Husein menegaskan, banyaknya masyarakat yang terlibat dalam unjuk rasa kali ini, menandakan bahwa antusias masyarakat Pati sangat tinggi untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan yakni agar Bupati Pati, Sudewo, lengser dari jabatannya.

Baca juga: Harta Kekayaan Bupati Pati Sudewo Capai Rp31,5 M dan Miliki 6 Mobil Mewah

Pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa hari demi hari sampai tuntutannya terpenuhi.

"Target tuntutan massa (Bupati) lengser. Kalau enggak lengser (hari ini, red), kami tetap bertahan di sini (Alun-Alun Pati)," tegasnya.

Husein yang didampingi beberapa peserta unjuk rasa dengan tegas melantangkan "Bupati Pati Sudewo Harus Lengser".

Kawasan Alun-Alun Pati akan terus diduduki massa sampai tuntutan benar-benar terpenuhi.

Selaku inisiator aksi, Husein tak lupa mengajak dan mengimbau masyarakat Kabupaten Pati agar mengikuti unjuk rasa dengan tertib dan aman.

Serta jangan bertidak anarkis, apalagi merusak fasilitas umum.

"Kita hari ini akan membuktikan Pati aman dan damai," jelasnya.

Sudewo Sudah Disarankan Mundur Sebelum 13 Agustus

Koordinator Lapangan (Korlap) Penggalangan Donasi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istiyanto mengatakan sudah menyarankan agar Sudewo mundur sebelum taggal 13 agar suasana kondusif dan martabatnya tetap terjaga.

Namun, karena Sudewo enggan mundur, pihaknya tetap menggelar unjuk rasa sampai Sudewo sadar dan mengundurkan diri.

“Kemarin saya ngobrol sama pihak Polresta. Supaya tertib, aman, damai, sebelum tanggal 13 harusnya dia gelar konferensi pers, nyatakan mengundurkan diri.

Gitu aja, malah dia menjaga martabat. Kalau dilengserkan, kan, martabatnya jatuh.

Kami tidak ingin menjatuhkan martabat orang, tapi kalau memang terpaksa, apa boleh buat,” kata Teguh pada tribunjateng.com di posko donasi Aliansi, Selasa (12/8/2025).

Teguh bahkan mengancam, pihaknya bakal melanjutkan aksi sampai berhari-hari jika Sudewo masih enggan mundur.

Sebab, pihaknya tidak ingin rakyat Pati jadi “uji coba” pemimpin yang kapasitasnya belum memadai.

“Jika Sudewo tidak mundur, aksi berlanjut sampai dia mundur.

Dua hari, tiga hari, tetap kami layani. Kami tunggui di sini sampai mundur.

Karena kesimpulannya memang seperti itu. Kami tidak mau jadi objek uji coba pemimpin.

Pemimpin harus yang betul-betul paham, tahu kondisi masyarakat bawah, sehingga ada rasa empati dan simpati dengan rakyat,” tegas dia.

Menurut Teguh, dari sisi pengalaman, Sudewo masih minim. Bahkan malah punya riwayat tersandung dugaan kasus suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

“Efeknya ya seperti ini. Kami tunjukkan bahwa ada kekurangan, harus introspeksi diri bahwa belum layak, rekam jejak juga tidak baik.

Maka harus memperbaiki dulu, nanti 5 tahun lagi, bisalah nyalon lagi.

Sekarang legowo lah, mundur dulu. Dia dalam keterangannya di live tv kan juga bilang masih baru, masih perlu belajar.

Orang belajar jangan korbankan rakyat, belajar dulu lah sebelum menjabat,” ucap dia.

Duduk Perkara Hingga Sudewo Didemo Warga 

Aksi demonstrasi yang dipicu kebijakan Bupati Pati Sudewo menaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen.

Kebijakan ini menuai reaksi keras dari masyarakat Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah.

Warga yang merasa tercekik dengan kenaikan 250 persen itu bahkan mengancam akan melakukan demo besar-besaran di depan Kantor Bupati di Jalan Tombronegoro No. 1, Pati pada 13 Agustus 2025 mendatang.

Massa aksi sudah mempersiapkan demo dengan membuka posko di lokasi sejak awal bulan.

Namun Sudewo bergeming alias tetap pada pendiriannya memberlakukan tarif PBB 250 persen di wilayah Kabupaten Pati.

Ia bahkan menantang masyarakat mengerahkan lebih banyak orang jika ingin berdemo menentang kebijakannya.

Namun akhirnya Sudewo menyampaikan permintaan maaf atas ucapannya yang membuat warga Pati marah.

Rencananya sebanyak 50.000 orang akan ikut dalam aksi menolak kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 250 persen tersebut.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Bupati Pati, Sudewo dalam kesempatannya membeberkan alasan di balik kebijakan ini.

Politikus Partai Gerindra tersebut menegaskan, dirinya hanya menjalankan aturan yang ada.

Aturan yang mewajibkan pemerintah daerah menyesuaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tiga tahun sekali terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang kemudian digantikan oleh PMK Nomor 85 Tahun 2024.

Dalam Pasal 16 PMK Nomor 85 Tahun 2024, disebutkan bahwa NJOP hasil penilaian yang telah ditetapkan oleh kepala daerah dapat digunakan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 hingga dilakukan penilaian ulang, yang secara umum dilakukan setiap tiga tahun sekali.

Namun, untuk daerah tertentu dengan perkembangan wilayah yang signifikan, penilaian NJOP dapat dilakukan setiap tahun.

Di Pati sendiri, NJOP sudah selama 14 tahun tidak mengalami perubahan.

"Kenaikan atau penetapan besaran pajak itu terakhir di tahun 2011. Sampai dengan tahun 2025 ini baru kami naikkan."

"Jadi selama 14 tahun ini tidak pernah dilakukan penyesuaian NJOP," urainya, dikutip dari kanal YouTube KOMPASTV, Kamis (7/8/2025).

Sudewo melanjutkan jika dihitung dengan betul sesuai aturan, seharusnya kenaikan tarif PBB-P2 bisa lebih dari 1.500 persen.

Namun, pihaknya hanya memilih kenaikan 250 persen saja.

"Sesuai dengan undang-undang itu harus dilakukan penyesuaian paling lambat 3 tahun sekali. Jadi artinya dalam kurun waktu 3 tahun itu bisa dilakukan penyesuaian lebih dari satu kali."

"Jadi kalau kita hitung secara konsisten selama 14 tahun ini sesuai dengan undang-undang justru bisa akan naik lebih dari 1.500 persen, tetapi kami hanya mengambil sebesar 250 persen," tegasnya.

Sudewo menambahkan, pihaknya sudah melakukan musyawarah terkait kenaikan tarif PBB-P2 dengan jajaran kepala desa hingga tokoh masyarakat.

Sedangkan penerapan kebijakan ini sudah berjalan sejak bulan Mei 2025 lalu. Sehingga dirinya membantah menaikkan tarif PBB-P2 secara mendadak.

"Proses pembayaran pajak sudah berjalan. Hampir 50 persen (pembayaran PBB-P2) sudah tercapai. Dan insyaallah sampai dengan bulan September paling lambat bulan Oktober pembayarannya ini sudah lunas," kata dia.

Pendapatan Daerah Memprihatinkan

Sudewo mengungkap kenaikan tarif PBB-P2 juga tidak lepas dari kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sedang memprihatinkan.

Pendapatan daerah hanya menyumbang 14 persen dari total APBD saat ini.

"Jadi, ruang fiskal kami ini sangat terbatas, sangat tidak sehat hanya sisa sedikit saja dari untuk belanja modal. Sementara beban pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Pati ini sangat besar," katanya.

Sudewo menyebut jalan-jalan di wilayah Pati dalam kondisi rusak parah dan mendesak untuk segera diperbaiki.

Kondisi tersebut sudah dibiarkan selama 5 hingga 10 tahun terakhir.

Rusaknya jalan sangat berdampak kepada kehidupan masyarakat.

Sudewo mencontohkan ibu hamil bisa saja keguguran akibat melewati jalan rusak.

"Kalau mau mendapatkan fasilitas kesehatan orang sakit itu atau orang-orang sedang hamil mau periksa bisa keguguran di jalan dan itu memang terjadi. Banyak sekali kendaraan itu guling di jalan. Misalnya juga  pedagang telur itu pecah telurnya.

“(Kondisi jalan rusak) Itu merata di seluruh Kabupaten Pati. Ini fakta. Jadi dengan dasar kondisi inilah kami terpaksa kami itu dapat duit dari mana kalau tidak dari penggali pendapatan daerah," tegasnya.

Sudewo Minta Maaf danTinjau Ulang Kenaikan PBB 250 Persen

Bupati Pati, Sudewo kemudian meminta maaf kepada masyarakat atas polemik kenaikan PBB-P2 yang mencapai 250 persen.

Sadewo juga berjanji akan meninjau ulang kebijakan tersebut.

Sudewo menyampaikan permintaan maaf menyusul viralnya sejumlah video di media sosial yang menampilkan ketegangan antara warga dan pemerintah daerah, termasuk aksi pengangkutan paksa barang donasi oleh Satpol PP dari kelompok Masyarakat Pati Bersatu, yang sedang menggalang dukungan logistik untuk demonstrasi.

Sudewo mengakui adanya kesalahan komunikasi.

"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu acara pemerintah. Kami tidak melarang penggalangan dana," ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Dalam kesempatan itu, Bupati Sudewo juga menanggapi viralnya video dirinya yang dianggap menantang rakyat.

Dalam video tersebut, Sudewo menyatakan tak gentar meski ada 5.000 hingga 50.000 warga yang berdemo.

"Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutantang? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo itu murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu," kata Sudewo.

(Tribunjateng.com/Saiful Ma'sum) (Tribunnews.com/Endra)

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul BREAKING NEWS: Massa Unjuk Rasa Padati Alun-Alun Pati sejak Subuh