Data BPS: Antara Realitas dan Retorika, Apakah Masih Bisa Kita Percaya?

Oleh: Resty Widyanty, M.A. - Dosen Program Studi Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung 

BELAKANGAN ini, masyarakat dibuat bingung oleh data Badan Pusat Statistik (BPS). Angka kemiskinan disebut menurun, pengangguran berkurang, inflasi terkendali. Namun, di pasar, di warung kopi, hingga di dapur rumah tangga, banyak orang justru merasa hidup makin berat. Ketidaksesuaian ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah data benar-benar mencerminkan kenyataan, atau hanya angka yang berdiri di atas kertas?

Padahal, data bukan sekadar deretan angka. Ia adalah cermin kehidupan nyata. Ketika BPS mengumumkan penurunan angka kemiskinan, itu bukan hanya laporan teknis, melainkan pesan bahwa kondisi masyarakat membaik. Tetapi bila kenyataan di lapangan justru sebaliknya, pesan itu berubah menjadi bumerang yang meruntuhkan kepercayaan publik.

Dalam komunikasi politik, data adalah jembatan antara pemerintah dan rakyat. Sayangnya, ketika data sulit dipahami, terkesan tidak relevan, atau bahkan bertolak belakang dengan pengalaman sehari-hari, publik mulai curiga. Data yang seharusnya membangun kredibilitas malah menjadi tembok pembatas. Pada akhirnya, kebijakan pemerintah kehilangan dukungan karena rakyat merasa tidak dilibatkan dalam “cerita” yang disampaikan negara.

Masalah ini bukan semata soal metode pengumpulan data, melainkan juga cara mengomunikasikannya. Data yang baik harus akurat, transparan, dan mudah dipahami. Publik berhak tahu bagaimana data dikumpulkan, apa keterbatasannya, dan apa artinya bagi kehidupan sehari-hari. Tanpa konteks yang jelas, angka hanya akan menjadi informasi kosong yang makin memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.

Konsekuensinya tidak main-main. Data adalah dasar dari kebijakan publik: anggaran, bantuan sosial, hingga pembangunan infrastruktur. Jika data keliru, maka kebijakan bisa salah sasaran. Bayangkan bila suatu daerah dilaporkan tingkat kemiskinannya menurun, padahal kenyataannya masih tinggi. Daerah itu bisa kehilangan prioritas bantuan, dan masyarakat yang paling membutuhkan justru terabaikan.

Dari sudut pandang komunikasi, carut-marut data BPS adalah sebuah krisis. Data yang membingungkan menimbulkan kebingungan publik, kebingungan melahirkan ketidakpercayaan, dan ketidakpercayaan berujung pada resistensi terhadap kebijakan. Dengan kata lain, kegagalan mengelola data berarti kegagalan menjaga komunikasi yang sehat antara negara dan rakyatnya.

Karena itu, pemerintah perlu menyadari bahwa data bukan milik birokrat atau politisi, melainkan milik publik atau rakyat. Di balik setiap angka, ada wajah manusia yang nyata. Membenahi data berarti membangun komunikasi yang jujur, terbuka, dan dapat dipercaya. Sementara masyarakat juga harus kritis, tidak sekadar menerima angka mentah, tetapi berani mempertanyakan apakah data itu benar-benar sesuai dengan realitas kehidupan.

Pada akhirnya, kepercayaan tidak dibangun dari retorika, tetapi dari konsistensi antara angka dan kenyataan. Bila pemerintah ingin kebijakannya berjalan dengan dukungan rakyat, maka fondasi pertama yang harus dibenahi adalah data. Sebab tanpa data yang jujur dan transparan, bagaimana mungkin rakyat bisa percaya pada pemerintah yang menggunakannya? (*)