Menuju Kedaulatan Energi: Siapa Memimpin, Siapa Menonton?

Penulis Andra Dihat Putra, S.Kom., FMVA. Economics and Policy Analyst.
 
Pada beberapa waktu terakhir, saya sering merenungkan bagaimana sebuah wilayah berubah. Tidak selalu muncul dari keputusan besar, tetapi dari pergeseran kecil yang pada awalnya tidak terasa.

Seperti air yang perlahan naik di tepi sungai, sampai suatu hari kita menyadari bahwa permukaannya telah melewati lutut. Begitu juga dengan Asia Tenggara hari ini. 

Ada pergeseran yang mungkin belum menjadi percakapan harian kita, tetapi akan menentukan arah kawasan dalam dua atau tiga dekade ke depan. Perubahan itu bernama nuklir.

Negara-negara tetangga mulai bergerak. Ada yang sudah menandatangani kontrak. Ada yang sedang membangun. Ada juga yang merencanakan interkoneksi lintas benua.

Sementara Indonesia, negara terbesar di kawasan ini, masih berdiri di tengah-tengah, seperti seseorang yang memandang arus sungai dan bertanya-tanya apakah harus menyeberang sekarang atau nanti.

Seperti biasa, keraguan bukan hanya teknis. Ada sejarah, ada politik, ada ketakutan, ada persepsi. Tetapi pertanyaannya tetap sama. Ketika kawasan berubah, apakah Indonesia mau menjadi bagian dari mereka yang memimpin arus, atau hanya berdiri di tepian.

Laporan analis energi Wood Mackenzie memproyeksikan bahwa pengembangan kapasitas nuklir di Asia Tenggara hingga 2050 memerlukan investasi sebesar sekitar US$208 miliar dengan target mencapai sekitar 25 GW kapasitas nuklir di kawasan ini.

Rencana ini melibatkan banyak negara ASEAN, termasuk Vietnam, Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Indonesia, yang masing-masing merencanakan atau mengevaluasi potensi nuklir mereka melalui teknologi SMR.

Pergeseran Energi yang Terjadi Tanpa Kita Sadari

Vietnam bergerak cepat dan terstruktur. Negara ini telah kembali memasukkan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir ke dalam rencana energi nasionalnya, dengan target operasional pada rentang 2030 hingga 2035, guna menopang pertumbuhan permintaan listrik dan secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Filipina mengikuti arah serupa dengan mempersiapkan pengoperasian fasilitas nuklir pertamanya, menandai perubahan kebijakan energi yang sebelumnya stagnan.

Malaysia, dengan keberhati-hatian tinggi, secara terbuka mengevaluasi small modular reactors sebagai instrumen dekarbonisasi, dengan proyeksi pemanfaatan nuklir dalam 10 hingga 15 tahun ke depan sebagai bagian dari bauran energi jangka panjang ASEAN.

Singapura, negara kota tanpa sumber daya dan lahan, justru melangkah lebih strategis. Mereka mengkaji secara serius teknologi nuklir canggih, termasuk SMR dan reaktor berbasis laut, serta merancang skema impor listrik nuklir lintas negara, termasuk dari Australia. Langkah ini bukan semata pilihan teknologi, melainkan pernyataan kebijakan bahwa energi rendah karbon yang andal adalah fondasi daya saing ekonomi masa depan.

Jika kita melihat semua langkah ini dari kejauhan, tampak seperti letupan-letupan kecil. Tetapi bila digabungkan, mereka membentuk pola. Pola yang menandai bahwa Asia Tenggara sedang bergeser menuju era energi yang lebih stabil dan rendah karbon.

Sementara itu Indonesia masih berada pada tahap yang sama sejak bertahun-tahun lalu. Kita berdiskusi seputar risiko, perizinan, teknologi, dan bagaimana meyakinkan publik. Semua penting. Tetapi tidak bergerak juga memiliki risiko. Ada saatnya berhenti menjadi bentuk kehati-hatian, dan berubah menjadi bentuk kehilangan peluang.