Dewi menjelaskan, peran pengawasan dari dinas pendidikan terhadap sekolah-sekolah pada saat atau setelah PPDB sangat penting.

Diharapkan dinas pendidikan tidak hanya menempatkan orang-orang kepercayaannya sebagai operator saja pada saat PPDB tapi juga turut mengawasi sekolah-sekolah ketika PPDB telah selesai.

Dinas pendidikan diminta turut memperhatikan, apakah semua pendaftar di sekolah tertentu masuk semuanya sesuai kuota atau justru membuka slot beberapa kursi lagi untuk memenuhi rombel.

Selain mengefektifkan peran pengawasan, Dewi juga menyarankan dinas pendidikan membuka jalur komunikasi atau pengaduan karena bisa saja ada informasi-informasi dari wali murid yang harga beli kursinya tidak diterima oleh sekolah karena kalah tinggi dengan yang lain ketika dilelang.

"Pengaduan dari masyarakat itu penting didengar dan ditindaklanjuti, lalu tranparansi informasi dari sekolah, sekolah harus transparan, jadi akuntabilitas bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.

"Misalnya, sekolah sudah menutup, satu rombel isinya 36 anak, seharusnya tidak menerima lagi, kemudian ada aduan tentang ternyata isinya 40 orang, ini harus ditelusuri," demikian kata Dewi Anggraeni.

(Bangkapos.com/Sepri Sumartono)