BANGKAPOS.COM--Inilah informasi mengenai iuran peserta JKN setelah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan resmi dihapus.

Dketahui pemerintah akan menerapkan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti dari sistem kelas BPJS kesehatan yang telah dihapus.

Tetapi kebijakan baru itu membuat masyarakat khawatir terkait iuran bulanan yang mereka bayar selama ini.

Terlebih banyak pula yang bertanya bagaimana jika sudah membayar iuran selama setahun penuh.

Menjawab ini, Pejabat Pengganti Sementara (PPs) Kepala Cabang Medan, Faisal Bukit menyampaikan beberapa poin diantaranya sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 bahwa mekanisme pelaksanaan KRIS akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri, dalam hal ini Menteri Kesehatan.

Lantas berapa iurannya?

Mengutip dari Tribun Medan sampai dengan saat ini ungkapnya belum ada regulasi turunan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tersebut.

Faisal Bukit juga menegaskan kebijakan KRIS ini masih akan dievaluasi penerapannya oleh Menteri Kesehatan (menkes) dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan pihak-pihak terkait lainnya.

"Hasil evaluasi pelayanan rawat inap rumah sakit yang menerapkan KRIS ini nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah untuk menetapkan manfaat, tarif, dan iuran JKN ke depan," ujarnya kepada Media, Selasa.(14/5/2024).

Sehingga katanya sampai dengan saat ini, nominal iuran yang berlaku bagi peserta JKN masih mengacu pada Perpres 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

"Besaran nomilan iuran masih sama, dimana besaran iuran untuk peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas I sebesar Rp150 ribu per orang per bulan, kelas II Rp100 ribu per orang per bulan dan untuk kelas III sebesar Rp 42 ribu per orang per bulan dengan subsidi sebesar Rp7 ribu per orang per bulan dari pemerintah, sehingga yang dibayarkan peserta kelas III hanya sebesar Rp35 ribu,' kata Faisal Bukit.

Faisal Bukit meminta agar masyarakat untuk tidak perlu khawatir, sampai dengan Perpres ini diundangkan pelayanan bagi pasien JKN masih tetap berjalan seperti biasanya.

"Bersama fasilitas kesehatan, kami berkomitmen untuk tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada peserta. Kami juga memastikan rumah sakit menerapkan Janji Layanan JKN " Mudah, Cepat dan Setara" dalam melayani peserta JKN sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku," pungkasnya.

RS Swasta Mesti Penuhi 12 Kriteria

Pemerintah akan segera mengimplementasikan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) paling lambat 30 Juni 2025 untuk menggantikan kelas-kelas pelayanan pasien pada layanan BPJS Kesehatan.

Namun ada kekhawatiran dalam memenuhi 12 kriteria tersebut terutama bagi rumah sakit (RS) swasta.

Jika RS pemerintah tinggal menunggu alokasi APBN atau APBD untuk renovasi sementara RS swasta kesulitan modal renovasi ruang perawatan sesuai KRIS.

Seharusnya Pemerintah memberikan pinjaman tanpa bunga kepada RS swasta untuk merenovasi ruang perawatan pasien," kata Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar di Jakarta, dikutip Selasa (14/5/2024).

Dalam lerpres 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengatur KRIS dengan ruang perawatan mengarah ke satu ruang perawatan dgn maksimal 4 tempat tidur, dan 12 kriteria ruangan.

 "Pelaksanaan program KRIS akan merujuk pada PP nomor 47 tahun 2021, dimana pada pasal 18 disebutkan RS Swasta dapat mengalokasikan ruang perawatan KRIS minimal 40 persen dari total yang ada, dan RS Pemerintah minimal mengalokasikan 60 persen," ujar dia.

Pada Pasal 46 tertulis kriteria fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap berdasarkan KRIS sebagai berikut:

a. komponen bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi;

b. ventilasi udara;

c. pencahayaan ruangan;

d. kelengkapan tempat tidur;

e. nakas per tempat tidur;

f. temperatur ruangan;

g. ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi;

h. kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur;

i. tirat/partisi antar tempat tidur;

j. kamar mandi dalam ruangan rawat inap;

k. kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas dan;

l. outlet oksigen

(Bangkapos.com/Vigestha Repit/Tribunnews.com/Tribun Medan)