BANGKAPOS.COM -- Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka didorong untuk segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.

Menurut Saan Mustopa, IKN tidak boleh dibiarkan kosong agar tidak mubazir, sebab pemerintah terus mengeluarkan biaya perawatan.

Selain itu, jika Gibran telah berkantor di IKN, pemerintah dapat menentukan kebutuhan jumlah ASN dan kebutuhan lainnya.

Baca juga: Sosok AKBP Yasir Eks Kapolres Tapsel Diperiksa KPK Kasus Dugaan Korupsi Jalan di Sumut, Akpol 2005

Oleh karenanya, Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka agar segera berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). 

“Kita sudah mengeluarkan banyak anggaran untuk membangun di sana. Gedung-gedung pemerintahan pun sudah banyak yang memadai."

"Kalau tidak diaktifkan, itu akan menjadi mubazir dan biaya perawatan akan terus membengkak,” ujar Saan seperti diberikan dpr.go.id, Jumat (25/7/2025).

Menurutnya, keberadaan Wapres di IKN akan memberi kepastian bahwa kawasan tersebut tidak dibiarkan kosong.

Kata dia, kehadiran Wapres juga dapat menjadi basis perencanaan lebih konkret mengenai kebutuhan pendukung lainnya, seperti jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang perlu dipindahkan serta kementerian/lembaga yang perlu berkantor di sana.

Baca juga: Sosok Mayjen TNI Mar Endi Supardi Bongkar Jejak Buruk Satria Arta di TNI AL: Terlilit Utang Rp750 Jt

“Kalau Wapres sudah berkantor di sana, maka kebutuhan pendukungnya seperti ASN, fasilitas, hingga estimasi penggunaan gedung dan anggaran akan terlihat lebih jelas."

"Kalau tidak dimulai, ya kita tidak tahu berapa dan apa saja yang dibutuhkan secara pasti,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini

Saan Mustopa juga menyoroti agar pengalokasian anggaran untuk IKN tidak sampai mengganggu program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Food Estate, dan lainnya.

Dengan aktivitas pemerintahan berjalan di IKN, maka proyek ini dapat dilanjutkan tanpa harus menjadi beban besar bagi fiskal negara.

“Presiden Prabowo punya agenda besar. Jangan sampai IKN malah menjadi beban negara. Karenanya, dua hal harus dijalankan beriringan, di mana pembangunan IKN tidak boleh terbengkalai, tapi juga jangan sampai mengganggu program prioritas pemerintah,” tegas Saan.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa semangat awal pembangunan IKN adalah untuk pemerataan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi.

Dengan adanya aktivitas pemerintahan di IKN, ia optimistis misi tersebut dapat tercapai secara bertahap.