DAU bidang kesehatan untuk layanan masyarakat Rp41,7 triliun. Pemeriksaan sampel makanan, obat, kosmetik, dan suplemen kesehatan Rp0,3 triliun.

Lalu bantuan PPDS/PPDGS Rp0.2 triliun. Layanan RS Kemenhan & Polri serta pembangunan RS Kejaksaan Rp10,9 triliun.

Tidak Ada Kenaikan Gaji ASN

Sebelumnya, publik sempat menaruh harapan besar bahwa Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan kebijakan kenaikan gaji bagi ASN dalam pidato penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025). 

Isu ini bahkan langsung masuk daftar pencarian terpopuler di Google Trends dengan kata kunci “kenaikan gaji PNS 2026”. Namun, harapan itu belum terjawab. 

Dalam pidatonya yang membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan, Presiden Prabowo sama sekali tidak menyinggung adanya kenaikan gaji bagi PNS secara umum.

Satu-satunya hal yang berkaitan langsung dengan penghasilan ASN adalah alokasi anggaran di sektor pendidikan. 

“Untuk gaji guru, penguatan kompetensi dan kesejahteraan guru serta dosen dialokasikan sebesar Rp178,7 triliun. Tunjangan Profesi Guru Non-PNS dan Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah disiapkan secara memadai,” ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya.

Kebijakan tersebut lebih berfokus pada tenaga pendidik dan belum menyentuh ASN di sektor lain. Dengan demikian, tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kenaikan gaji PNS secara menyeluruh.

Pantauan KompasTV, isu “gaji PNS 2026” mendadak meroket di Google Trends pada Jumat sore, berbarengan dengan penyampaian pidato Presiden. 

Lonjakan ini menunjukkan ekspektasi masyarakat, khususnya kalangan ASN, terhadap adanya pengumuman resmi.

Sebagaimana diketahui, pengumuman kenaikan gaji PNS kerap menjadi salah satu poin perhatian dalam Nota Keuangan Presiden setiap tahunnya. 

Namun kali ini, Presiden Prabowo lebih menekankan pada delapan agenda prioritas APBN 2026, di antaranya ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan.

Dalam pidato setebal 15 halaman itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

“APBN instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. APBN harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Indonesia,” ucapnya.