RAPBN 2026 dirancang dengan fokus pada delapan prioritas:

• memperkuat ketahanan pangan dengan anggaran Rp164,4 triliun,
• mempercepat transisi energi bersih Rp402,4 triliun,
• menjalankan program Makan Bergizi Gratis senilai Rp335 triliun,
• serta mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk pendidikan, terbesar sepanjang sejarah.
  
  

Tidak ada satu kalimat pun yang menyinggung rencana penyesuaian gaji PNS di luar program tunjangan sertifikasi guru dan dosen.

Dengan demikian, meski sempat menjadi topik yang ramai diperbincangkan publik, pidato Presiden Prabowo pada Nota Keuangan RAPBN 2026 tidak mengumumkan kenaikan gaji PNS.

Fokus pemerintah saat ini lebih diarahkan pada penguatan program prioritas, mulai dari ketahanan pangan, energi, hingga pembangunan sumber daya manusia. 

Sementara isu gaji PNS kemungkinan akan kembali dibahas dalam pembahasan RAPBN di DPR maupun dalam kebijakan teknis kementerian terkait.

Penegasan soal tidak adanya kenaikan gaji ASN disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
dalam Konferensi Pers RAPBN 2026 di Direktorat Pajak, Jumat (15/8/2025).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah belum memiliki ruang fiskal untuk menaikkan gaji PNS.

Ruang fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran bagi program dan kebijakan baru tanpa mengganggu stabilitas keuangan negara.

"Gaji kita akan melihat kepada fiskal space tahun 2026, tadi mayoritas program prioritas nasional," kata Sri Mulyani.

Ditemui terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa apa yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato menjadi gambaran kebijakan tahun depan (2026).

"Berarti apa yang tidak disampaikan ya di situ enggak ada," kata Prasetyo Hadi. 

Pada awal hingga lewat pertengahan tahun 2025 ini gaji ASN semua golongan masih sama dengan tahun 2024 yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024.

(Tribunnews.com, Nitis Hawaroh, Rahmat Fajar Nugraha) (Kompas TV, Rizky L Pratama)