Ketua KPU Kota Pangkalpinang, Sobarian mengakui kunjungan tersebut. Menurutnya, kedatangan KPK merupakan bagian dari langkah pengawasan terhadap potensi praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pilkada ulang di Pangkalpinang.

“Mereka ke sini ingin mengkaji soal money politic dan memastikan langsung bagaimana pengawasan akan dilakukan, termasuk di TPS. KPK memang menaruh perhatian khusus, karena sebelumnya terjadi kasus politik uang dalam Pilkada Barito Utara. Sedangkan untuk Pilkada ulang, hanya ada di Bangka dan Pangkalpinang, jadi wajar jika atensi mereka cukup besar,” jelas Sobarian kepada Bangka Pos.

Sobarian menambahkan, KPK secara tegas diinstruksikan untuk memberantas praktik politik uang yang sering mencederai proses demokrasi. Meski begitu, ia menekankan bahwa hingga kini seluruh tahapan Pilkada di Pangkalpinang berjalan aman, lancar, dan tidak ada laporan indikasi politik uang.

“Kami juga ditanya soal data TPS yang berada di kawasan dengan tingkat ekonomi rendah. Mungkin mereka melihat potensi rawan terjadinya money politic di sana. Tapi sayangnya, kami di KPU tidak punya data rinci terkait itu. Ranah KPU hanya sebatas teknis penyelenggaraan dan memastikan proses pemilihan berjalan sesuai aturan,” ujar Sobarian.

Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pembahasan mengenai regulasi money politic menjadi salah satu perhatian penting KPK dalam kunjungan itu.

“Mereka ingin memastikan regulasi terkait politik uang benar-benar diterapkan dan ditegakkan. Intinya, KPK hadir untuk memastikan Pilkada berjalan bersih, tanpa ada intervensi yang menciderai hak pilih masyarakat,” katanya.

Sobarian menegaskan bahwa KPU Kota Pangkalpinang menyambut baik pengawasan KPK.

Menurutnya, kehadiran lembaga antirasuah tersebut justru memperkuat komitmen penyelenggara pemilu dalam menjaga integritas Pilkada.

“Kami senang, karena artinya KPK juga ikut turun langsung mengawasi jalannya pesta demokrasi ini. Dengan begitu, masyarakat semakin yakin bahwa Pilkada ulang di Pangkalpinang benar-benar dijalankan secara transparan, jujur, dan adil,” tutupnya.

Bukan hanya KPK RI, sejumlah pimpinan instansi pemerintah pusat juga menaruh perhatian pada Pilkada ulang Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Pada Senin (25/8), Staf Khusus Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI Bidang Luar Negeri, Prof. Imron Cottan memimpin rapat koordinasi tertutup di Aston Emidary Hotel, Pangkalpinang. Sobarian juga menyebut beberapa instansi lain yang menaruh perhatian yang sama seperti Mabes Polri dan beberapa instansi aparat lainnya. (x1)