Penambang Tak Perlu Resah Atas Keberadaan Satgas Timah, Gubernur Hidayat: Tidak Ada Penangkapan

BANGKAPOS.COM, BELITUNG – Kehadiran Satgas Timah sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan penambang rakyat di Bangka Belitung. 

Banyak yang cemas aktivitas mereka akan berujung pada penangkapan atau persoalan hukum.

Menjawab keresahan tersebut, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut.

Ia memastikan Satgas Timah tidak akan melakukan penangkapan terhadap penambang yang beroperasi di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

“Tidak ada penangkapan, Gubernur jamin. Kalau ada penangkapan, lapor ke saya,” tegas Hidayat Arsani, Kamis (4/9/2025) malam.

Gubernur juga mengajak penambang untuk tetap bermitra dengan PT Timah. Hasil tambang yang diperoleh sebaiknya dijual atau diserahkan langsung ke perusahaan plat merah itu.

Selain itu, Hidayat menekankan pentingnya bersama-sama mencegah praktik penyelundupan timah. Menurutnya, penyelundupan justru harus diberantas karena merugikan negara maupun masyarakat.

“Kita cegah dan lawan penyelundupan. Penyelundupan harus ditangkap, tugas Satgas Timah itu jaga daerah ini biar tak ada penyelundupan,” katanya.

Hidayat Arsani menegaskan kembali bahwa kehadiran Satgas Timah tidak untuk menakut-nakuti, apalagi menyakiti masyarakat.

“Jadi masyarakat jangan resah, tidak ada penangkapan,” tutupnya.

Selain Satgas Timah yang dibentuk PT Timah Tbk, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung berencana membentuk Satuan Tugas Timah.

Satuan Tugas Timah versi Gubernur berbeda dengan Satgas yang dibentuk PT Timah.

Menurut Gubernur, Satgas Timah yang dibentuknya akan merangkul semua elemen dari pemerintah, Kejaksaan, TNI dan Polri. Bentuknya adalah mengakomodir penambang rakyat dengan Izin Pertambangan Rakyat.

"WPR ini yang sedang kita urus, dan kita bentuk Satgas Timah untuk mengakomodir penambang rakyat," katanya. 

(Rilis/Teddy Malaka)