Berita Belitung

Ratusan Calon Relawan MBG Diduga Tertipu, Kedok Minta Setor Rp160 Ribu, 3 Bulan Tak Kunjung Kerja

Lebih dari seratus warga Belitung terindikasi menjadi korban penipuan berkedok perekrutan relawan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penulis: Rusaidah | Editor: Rusaidah
Istimewa ChatGPT
Ilustrasi dugaan penipuan rekrutmen relawan program makan bergizi gratis. Lebih dari seratus warga Belitung terindikasi menjadi korban penipuan berkedok perekrutan relawan dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut Fauzi, penyalur menyebut laporan sudah disampaikan ke Polres Belitung atas kejadian tersebut.

“Banyak yang sudah menunggu kabar, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan,” ujar Fauzi.

Tidak Dipungut Biaya

Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Belitung, Enggit Clara, menegaskan perekrutan relawan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipungut biaya.

Ia juga memastikan belum ada rencana pendirian dapur umum MBG di perumahan Desa Perawas, Tanjungpandan.

“Kalau di perumahan tidak ada rencana pembangunan dapur umum. Relawan MBG juga tidak dipungut biaya, semuanya gratis,” ujar Enggit.

Ia menjelaskan, bila ada perekrutan relawan, masyarakat perlu memastikan pihak yang merekrut benar-benar memiliki kerja sama resmi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).

Semua kebutuhan relawan, termasuk pendaftaran dan seragam, ditanggung mitra yang sudah menandatangani nota kesepahaman dengan yayasan.

Baca juga: Siapa Oknum TNI Diduga Terlibat di Tewasnya Ilham Kacab Bank, Inisial F Beri Perintah Culik Korban

Enggit mengingatkan masyarakat agar selalu mengecek informasi sebelum mendaftar.

“Jangan menerima informasi mentah-mentah. Jika ada rekrutmen, pastikan dulu kebenarannya ke kami,” katanya.

Masyarakat yang ingin memperoleh kepastian dapat langsung menghubungi dapur umum atau SPPG di Jalan Akil Ali, Tanjungpandan, Belitung. 

DPRD Belitung Dorong Relawan MBG Lapor Polisi

Dugaan penipuan dalam perekrutan relawan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat perhatian dari DPRD Belitung.

Ketua Komisi I DPRD, Suherman, menegaskan masyarakat yang merasa dirugikan perlu segera melapor ke aparat penegak hukum (APH).

“Kami mendorong supaya ada kepastian hukum. Ini baru sebatas dugaan, jangan sampai program Presiden Prabowo dicederai kalau memang itu betul terjadi,” kata pria yang akrab disapa Awat ini, Kamis (11/9/2025).

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved