Ancaman PHK Massal Bayangi PT Timah, Produksi Timah Nasional Dipertaruhkan, Ribuan Karyawan Dipecat

Namun, Restu menegaskan bahwa PT Timah tetap memberi ruang bagi mitra legal. Mitra yang beroperasi sesuai aturan akan mendapat dukungan dan apresiasi penuh.

“Kemarin sudah dikumpulkan ratusan orang yang mau bekerja secara legal. Mereka mendaftar, dapat surat perintah kerja, dan hasil tambangnya wajib masuk ke PT Timah. Semua ini akan kembali ke negara dalam bentuk pajak, royalti, dan jaminan reklamasi,” tambahnya.
 
Potensi Zirkon dari Limbah Tambang

Selain memperkuat tata kelola, PT Timah juga melirik potensi besar dari sisa hasil peleburan (SHP).

Selama bertahun-tahun, sisa peleburan timah berupa tailing atau tin slag hanya menumpuk tanpa dimanfaatkan.

Cadangan SHP saat ini diperkirakan mencapai ratusan ribu ton. PT Timah berencana mengolah limbah ini menjadi zirkon, mineral ikutan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Zirkon dikenal luas sebagai bahan baku industri, termasuk untuk tambal gigi dalam dunia kesehatan.

Banyak investor disebut berminat mengelola potensi ini, yang jika berhasil akan menambah pemasukan negara melalui pajak, royalti, hingga program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Potensi yang ada ini kami harapkan bisa berjalan sesuai target, sebagai pemasukan negara. Saya sudah sampaikan, banyak investor berminat,” ungkap Restu.
 
Desakan DPRD: Jangan Hanya Jadi Penimbang

Meskipun langkah PT Timah diapresiasi, kritik keras juga datang dari anggota DPRD Bangka Belitung.

Rina Tarol, misalnya, menilai perusahaan pelat merah itu harus lebih agresif dan tidak hanya berperan sebagai “penimbang” hasil tambang dari mitra.

“Sekarang mitra mengeluh karena harga murah. Banyak meja yang harus dilewati sehingga hasil tambang di IUP PT Timah dijual ke pihak lain,” kata Rina.

Rina juga menyarankan agar PT Timah membangun smelter baru di Belitung.

Menurutnya, tanpa smelter lokal, hasil tambang dari Belitung rawan diselundupkan ke Bangka dan tidak masuk ke PT Timah.

“Siapa yang menampung hasil tambang ini perlu diselidiki. Jangan sampai Satgas tidak berjalan, malah menjadi beban anggaran perusahaan,” pungkasnya.
 
Ancaman PHK Jadi Momok

Di tengah semua persoalan, bayang-bayang PHK massal menghantui ribuan karyawan PT Timah.