Ancaman PHK Massal Bayangi PT Timah, Produksi Timah Nasional Dipertaruhkan, Ribuan Karyawan Dipecat

"Potensi yang ada ini kami harapkan bisa berjalan sesuai target, sebagai pemasukan negara dalam bentuk pajak, royalti, dan CSR," tambah Restu. 

Namun, target tersebut sulit tercapai lantaran persoalan klasik,  maraknya praktik tambang ilegal dan kebocoran distribusi hasil tambang.

Restu menjelaskan, selama dua tahun berturut-turut perusahaan gagal mencapai target produksi.

Salah satu penyebab utama adalah aktivitas penambang ilegal di wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP) milik PT Timah.

Bahkan, sejumlah mitra resmi yang memiliki izin justru menjual hasil tambangnya ke smelter lain, bukan ke PT Timah.

Praktik ini menimbulkan kebocoran besar yang merugikan negara dan perusahaan.

“Kebocoran ini yang coba dihindari dengan kehadiran tim Satgas. Internal kami sudah melakukan pelatihan sepuluh gelombang, Satgas bahkan dilatih langsung oleh Kopasus agar semua berjalan legal,” jelas Restu.

Dengan dukungan Satgas, direksi berharap produksi bisa meningkat menjadi 30.000 ton pada 2026.

Tak hanya itu, PT Timah juga berencana mengajukan revisi Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) untuk mencapai ambisi produksi 80.000 ton di tahun-tahun berikutnya.

Satgas Khusus Diturunkan, Kolektor Jadi Sorotan

Salah satu langkah yang ditempuh PT Timah adalah membentuk Satuan Tugas (Satgas) tata kelola pertimahan.

Tim ini diberi mandat khusus untuk memerangi tambang ilegal sekaligus mempersempit peran kolektor pihak yang selama ini disebut-sebut sebagai penadah hasil tambang dari IUP PT Timah.

“Kami lihat yang diuntungkan dari operasional timah bukan rakyat, tetapi kelompok kolektor. Peran kolektor akan diperkecil. Satgas akan berfokus menindak kolektor yang tidak mau diorganisir dengan baik,” tegas Restu.

Untuk memperkuat kapasitas, Satgas internal PT Timah menjalani pelatihan khusus bersama Komando Pasukan Khusus (Kopasus).

Harapannya, tim ini mampu bergerak lebih tegas menertibkan praktik ilegal yang merajalela.