Nasib 906 Honorer Non-Database di Bangka Masih Menggantung, Khawatir Diberhentikan Desember 2025

“Untuk sementara, mereka masih bisa dipastikan bekerja sampai akhir tahun ini. Soal tahun depan, belum bisa kami jawab, harus koordinasi dengan Sekda,” tambah Novita.

Menunggu Kebijakan Pemerintah Pusat

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Bangka, Thony Marza, mengakui bahwa nasib 906 tenaga honorer tersebut masih menggantung.

“Itu masih mau dikonsultasikan dulu ke pemerintah pusat. Nanti hasilnya baru bisa diputuskan,” singkat Thony.

Pernyataan ini menambah rasa was-was para honorer. Mereka hanya bisa berharap keputusan pemerintah pusat nantinya tidak serta-merta memberhentikan semua honorer non-database.

“Kalau bisa jangan dihapus semua. Kami juga kerja untuk membantu jalannya pelayanan publik,” harap salah seorang honorer tenaga teknis.

Regulasi Nasional: Penghapusan Honorer 2025

Keresahan para honorer non-database di Kabupaten Bangka tidak lepas dari kebijakan nasional.

Pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB menargetkan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah pada 2025.

Seluruh instansi diwajibkan menata ulang tenaga non-ASN agar tidak ada lagi honorer yang bekerja di luar skema PPPK atau PNS.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, serta Surat MenPANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 yang menegaskan bahwa status tenaga honorer akan dihapus paling lambat Desember 2025.

Meski demikian, hingga kini belum ada kejelasan detail mengenai mekanisme transisi tenaga honorer non-database yang jumlahnya ribuan di berbagai daerah.

Honorer Merupakan Tulang Punggung Layanan Publik

Harapan Terhadap Pemerintah Daerah

Para honorer berharap bupati definitif yang akan menjabat nanti dapat memperjuangkan nasib mereka.