Alokasi Dana Transfer Berkurang Rp244 M, Bakuda Babel Pastikan Program untuk Masyarakat Prioritas

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Alokasi dana transfer Pemerintah Provinsi Bangka Belitung mengalami pengurangan sebesar Rp 244.765.436.080,00 Miliar bila dibandingkan dengan alokasi tahun 2025.

Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-62/PK/2025 Tanggal 23 September 2025, hal penyampaian rancangan alokasi transfer ke daerah tahun anggaran 2026.

‎Kepala Bakuda Provinsi Bangka Belitung, Haris mengatakan penurunan paling besar terjadi pada Dana Transfer Umum (DTU) yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Total DTU Bangka Belitung tahun 2026 sebesar Rp 931,7 miliar, turun dari Rp 1.169 triliun pada 2025. Rinciannya, DBH menurun dari Rp 125,5 miliar menjadi Rp 92,8 miliar, sedangkan DAU turun dari Rp 1.043 triliun menjadi Rp 838,9 miliar," ujar Haris, Jumat (10/10/2025).

Dana Alokasi Khusus (DAK) juga mengalami penurunan menjadi Rp 207,7 miliar, dari sebelumnya Rp 235,5 miliar.

Penurunan ini terutama karena DAK fisik ditiadakan, padahal pada 2025 nilainya mencapai Rp 28,7 miliar.

Hanya DAK non-fisik yang mengalami sedikit kenaikan, dari Rp 206,8 miliar menjadi Rp 207,7 miliar.

"Pemangkasan TKD akan berdampak langsung, terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan PAD kita yang masih terbatas, maka tanggung jawab pembiayaan pembangunan menjadi semakin berat," tuturnya.

‎Pada 2025 porsi TKD mencapai 58,8 persen dari total pendapatan daerah, sementara PAD hanya 41,2 persen.

Namun pada 2026, kontribusi TKD justru meningkat menjadi 61,5 persen dan PAD turun ke 38,5 persen.

‎"Dengan penurunan ini, kami harus melakukan refocusing anggaran dan memperketat prioritas pembangunan. Tentunya program yang sifatnya strategis dan menyentuh langsung masyarakat, akan tetap dijaga," bebernya.

Haris berharap Pemerintah Pusat memberikan kebijakan transisi yang bertahap dan terukur, agar daerah memiliki ruang untuk menyesuaikan diri.

Pihaknya juga mendorong adanya dukungan kebijakan penguatan PAD, serta pengembalian Dana Insentif Daerah (DID) bagi Provinsi dengan kinerja keuangan baik.

‎"Kami berharap kebijakan pusat, untuk memperhatikan kondisi daerah. Pemangkasan boleh dilakukan, tapi harus diimbangi dengan dukungan untuk memperkuat PAD, agar pembangunan tidak stagnan," ungkapnya.

(Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)