Wajah Baru ASN Bangka Belitung: Bukan Digantikan AI, tetapi Diperkuat AI

Oleh: Yuriza Indriani - Mahasiswi Magister Manajemen Universitas Bangka Belitung

KEMAJUAN teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) saat ini menjadi isu penting di seluruh dunia karena merupakan salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia modern. Teknologi ini sudah merambah ke hampir seluruh sektor, mulai dari industri, pendidikan, hingga pemerintahan. Banyak yang khawatir, AI akan menggantikan peran manusia, termasuk aparatur sipil negara (ASN). 

Meskipun demikian, perspektif yang lebih optimis muncul di tengah kekhawatiran itu. AI tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman. Seharusnya AI dilihat sebagai peluang untuk meningkatkan kinerja birokrasi. Semangat ini mulai terlihat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sekarang, ASN Bangka Belitung diarahkan untuk tidak hanya menguasai bidang teknis dan administratif, tetapi juga memahami teknologi digital dan kecerdasan buatan. 

Sebelum berbicara tentang AI, penting untuk mengetahui bahwa sistem merit adalah fondasi utama kinerja ASN di Bangka Belitung. Terdapat tiga komponen penting dari sistem merit yaitu pengelolaan ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja bukan pada faktor kedekatan pribadi, politik, atau senioritas. Sistem ini menunjukkan bahwa birokrasi harus bersih, objektif, dan profesional. Aparatur sipil negara yang berprestasi diberi kesempatan untuk naik jabatan, sementara ASN yang tidak produktif diberi pembinaan. 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung patut berbangga karena berhasil menerapkan sistem merit. Hasil evaluasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menunjukkan bahwa Bangka Belitung menerima nilai sistem merit tertinggi sebesar 301,5 di antara 4 provinsi lain di wilayah kerja Kanreg VII BKN Palembang (Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, dan Lampung). Sebelumnya, pada tahun 2023, nilai Bangka Belitung masih di 290,5, tetapi telah meningkat pesat dalam satu tahun terakhir. (sumber: https://bkpsdmd.babelprov.go.id). Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemprov Bangka Belitung terhadap penerapan meritokrasi dalam proses rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja. 

Namun, keberhasilan tersebut hanyalah langkah awal. Tantangan selanjutnya yaitu bagaimana menggabungkan sistem merit dengan transformasi digital dan kecerdasan buatan. Implementasi AI di sektor publik menuntut ASN beradaptasi dengan cepat. Namun, di lapangan masih banyak tantangan masih cukup besar yaitu sebagai berikut :

1. Adanya kesenjangan literasi digital di kalangan ASN, maksudnya yaitu tidak meratanya kemampuan ASN dalam memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif, efisien, dan aman. Ada ASN yang sudah mahir menggunakan teknologi (melek digital), tetapi ada juga yang masih kesulitan menjalankan tugas berbasis sistem digital. Tidak semua pegawai terbiasa dengan teknologi baru.

2. Infrastruktur digital belum merata di daerah. Masih ada daerah yang terkendala jaringan internet lemah, terutama di pulau-pulau kecil di Bangka Belitung. Padahal, pemerintahan digital membutuhkan konektivitas yang andal. Pemerintah perlu memastikan seluruh ASN memiliki akses yang sama (merata) terhadap teknologi. Akses yang merata akan memastikan seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan teknologi digital, tanpa terkendala oleh keterbatasan lokasi, sarana dan prasarana.

3. Budaya kerja birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif. Ada sebagian ASN yang masih memandang teknologi sebagai beban tambahan, bukan sebagai alat bantu. Padahal, AI bisa mempercepat banyak pekerjaan yang bersifat administratif dan repetitif seperti pengarsipan surat, entri data, serta penyusunan laporan rutin. Tugas-tugas ini dapat diotomatisasi dengan kecerdasan buatan sehingga ASN dapat berfokus pada peran strategis yang lebih membutuhkan analisis dan inovasi kebijakan.

4. Kekhawatiran tergantikan oleh mesin. Isu ini cukup sensitif. Banyak ASN merasa “AI dapat menggantikan manusia”, padahal yang sebenarnya terjadi adalah perubahan peran yaitu ASN menjadi pengendali, bukan pelaksana rutin.

Tantangan ini menunjukkan bahwa kebijakan dan pelatihan harus dibuat untuk meningkatkan keterampilan digital dan mengubah budaya kerja di pemerintahan daerah. Alih-alih menjadi ancaman, AI seharusnya dilihat sebagai mitra strategis dalam memperkuat birokrasi berbasis sistem merit. Bayangkan jika pelayanan publik di Bangka Belitung sudah menggunakan sistem AI maka:

* Administrasi akan lebih cepat, efektif, dan akurat. Seluruh data telah tersinkronisasi secara otomatis sehingga masyarakat tidak perlu mengantre lama untuk mengurus dokumen.
* Data ASN bisa dianalisis secara otomatis untuk menentukan promosi berdasarkan
kinerja.
* Pengambilan keputusan menjadi berbasis data, bukan intuisi semata.

AI membantu ASN dalam analisis kebijakan publik, perencanaan pembangunan, hingga evaluasi program pemerintah. Dengan memanfaatkan AI, ASN tidak lagi sibuk dengan pekerjaan administratif yang berulang, tetapi fokus pada fungsi strategis yaitu merancang kebijakan, melayani masyarakat, dan berinovasi.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia sudah mulai menggunakan AI dalam birokrasi mereka. Misalnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat menggunakan chatbot “Pikobar” (Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Jawa Barat) untuk pelayanan publik dan manajemen informasi pandemi. Sistem “JAKI” (Jakarta Kini) di DKI Jakarta menggunakan AI untuk mengumpulkan aspirasi dan laporan masyarakat. 

Bangka Belitung dapat mengambil inspirasi dari keberhasilan pemerintah daerah lain tersebut dengan menyesuaikan konteks lokal. Dengan karakter wilayah kepulauan, AI dapat dimanfaatkan untuk mempercepat komunikasi antarinstansi, memperkuat manajemen data kepegawaian, dan meningkatkan pelayanan jarak jauh di daerah yang sulit dijangkau.