Ketua DPRD Basel Minta Oknum ASN yang Potong Bantuan Modal ke Pelaku UMKM Diminta Segera Bertaubat

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan yang diduga memotong bantuan modal ke pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp 1 juta diminta segera bertaubat.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangka Selatan, Erwin Asmadi mengatakan bahwa ia telah mendengar informasi adanya dugaan pungli dalam penyaluran bantuan modal bagi pelaku UMKM pada pekan kemarin.

Tindakan tersebut diduga dilakukan oleh salah satu pegawai yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMINDAG). Oleh karena itu, oknum tersebut diminta untuk segera taubat nasuha alias secara bersungguh-sungguh.

“Segera bertaubat bagi ASN yang masih melakukan pungli. Segera bertaubat dari hal-hal yang merugikan masyarakat. Bila perlu taubat nasuha,” tegas dia kepada Bangkapos.com, Senin (20/10/2025).

Erwin Asmadi menilai tidak ada alasan pembenaran apa pun bagi oknum ASN yang tega memotong bantuan yang jumlahnya saja sudah terbatas.

Baca juga: BAPETEN Gagal Awasi PT Thorcon Bangun PLTN, Tak Masuk Akal Hasil Survei 73 Persen Masyarakat Setuju

Memanfaatkan kesulitan masyarakat demi keuntungan pribadi disebutnya sebagai tindakan tidak bermoral dan tidak berperikemanusiaan. Bantuan yang sejatinya ditujukan untuk meringankan beban pelaku UMKM justru dipotong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

Seperti diketahui bantuan modal bagi pelaku UMKM yang digelontorkan untuk Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan pada tahun ini sebesar Rp430 juta untuk 430 orang penerima manfaat.

Masing-masing pelaku usaha mendapatkan suntikan modal sebesar Rp1 juta dan telah didistribusikan melalui rekening masing-masing pada pekan lalu. Justru bantuan tersebut diduga dilakukan pungli oleh oknum pegawai dengan pemotongan sebesar Rp200 ribu sampai Rp300 ribu per orang. Dugaan pungli tersebut dilakukan dengan dalih biaya administrasi. 

“Kalau memang itu tidak ada keharusan biaya administrasi kenapa harus dipotong. Kasihanlah, bantuan diterima juga tidak banyak,” papar Erwin Asmadi.

Menurutnya bantuan modal UMKM merupakan instrumen penting untuk menggerakkan perekonomian daerah secara berkesinambungan. Namun bila dalam pelaksanaannya justru dipalak oleh oknum tertentu, maka sama saja mematikan usaha rakyat dari dalam.

Karena itu, tidak boleh ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi dari program pemerintah tersebut. Apalagi sampai ada oknum yang memanfaatkan program bantuan modal untuk diserahkan kepada masyarakat yang bukan penerima manfaat.

Ia bahkan menyindir, bila ada oknum tertentu yang merasa butuh uang tambahan untuk ‘uang lelah’, mintalah dengan cara yang benar dan tidak merampas hak orang lain. Asalkan disampaikan secara jujur dan terbuka kepada penerima program bantuan modal. Kalaupun diharuskan biaya administrasi untuk uang letih, bisa meminta secara ikhlas kepada penerima manfaat.

“Dengan begitu, yang memberi juga bisa ikhlas jika diberikan secara jujur dan benar,” ucapnya.

Erwin Asmadi memastikan seruan pertobatan ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh ASN maupun bagi seluruh anggota DPRD sendiri.

Bahwa mental pelayan publik harus berpihak kepada rakyat, bukan mengambil kesempatan dari mereka yang membutuhkan. Oknum ASN yang masih bermain-main dengan pungli diminta bersiap menanggung konsekuensinya.

“Jangan ada pemotongan ataupun pungli. Kasihan pelaku UMKM mendapatkan bantuan tetapi dipotong,” tukas politikus PDI-P ini. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)