Bupati Bangka Selatan Pasang Badan, Program Rakyat Tak Boleh Dipotong di APBD 2026

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Dipastikan seluruh program prioritas wajib tidak boleh bergeser dari fokus utama penggunaan APBD. Terutama untuk kepentingan masyarakat dari bidang kesehatan hingga pendidikan.

Bupati Bangka Selatan, Riza Herdavid menyebut penggunaan APBD tahun 2026 mendatang tetap difokuskan terhadap empat agenda prioritas pembangunan.

Yaitu bantuan berobat gratis menggunakan KTP lewat program Universal Health Coverage (UHC) alias jaminan kesehatan semesta.

Kemudian, perlengkapan sekolah gratis bagi peserta didik baru. Dilanjutkan bantuan modal untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta bantuan bibit kelapa sawit untuk desa.

“Sesuai dengan prioritas yang saya pesan untuk 2026 ada empat agenda prioritas tidak boleh hilang,” kata dia kepada Bangkapos.com, Senin (20/10/2025).

Menurutnya Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan turut terdampak atas pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat pada tahun 2026.

Kondisi ini dialami oleh seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia. Akan tetapi, pemotongan TKD bukan berarti program prioritas harus berhenti.

Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD diingatkan agar tetap berpegang pada komitmen skala prioritas.

Sehingga belanja daerah bisa dialihkan untuk belanja lainnya yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Seperti peningkatan kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi lokal. Setelah itu baru diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). 

“Situasinya hampir sama di seluruh Indonesia. Tapi bukan berarti kita berhenti melakukan hal-hal penting,” jelas Riza Herdavid.

Peran serta badan anggaran legislatif lanjut dia, dinilai telah memberikan sumbang saran serta masukan yang konstruktif. Khususnya terhadap substansi dalam penetapan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah, khususnya kebijakan pendapatan dan kajian terhadap intervensi belanja program kegiatan dengan mempertimbangkan urgensi pada tahun 2026. Tentunya berdasarkan perhitungan dan analisa terhadap pendapatan belanja dan pembiayaan.

Target utamanya bahwa seluruh indikator makro pembangunan yang telah disepakati dapat tercapai. Demi daya saing pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Adapun indikator makro pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2026 diproyeksikan dengan laju pertumbuhan ekonomi mencapai 3,95–5,10 persen.