Walhi Pertanyakan Hasil Survei 73 Persen Masyarakat Babel Dukung Keberadaan Proyek PLTN Sejak 2021

BANGKAPOS.COM, BANGKA - BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dituding telah gagal dalam mengawasi rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Kelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dilakukan oleh PT Thorcon Power Indonesia.

Padahal BAPETEN seharusnya menjadi garda terdepan dalam pengawasan terkait dengan pengembangan tenaga nuklir di tanah air.

Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung, Ahmad Subhan Hafiz, menilai klaim PT Thorcon yang menyebutkan bahwa 73,73 persen masyarakat Bangka Belitung mendukung proyek PLTN sejak 2021 sangat tidak masuk akal.

"Ini klaim yang sangat tidak masuk akal di negara manapun dan BAPETEN hingga sekarang tidak melakukan assesment terhadap riset tersebut di tapak PLTN" kata Ahmad Subhan Hafiz, Direktur Eksekutif WALHI Kepulauan Bangka Belitung dalam rilis yang diterima posbelitung.co, Minggu (19/10/2025).

WALHI Kepulauan Bangka Belitung menyebutkan sejak awal terbitnya persetujuan evaluasi tapak Thorcon500 tidak clean & clear.

BAPETEN seharusnya menjadi garda terdepan dalam dugaan fabrikasi data persepsi publik tersebut.

Hingga Agustus 2024, Amerika Serikat saja hanya berani mengklaim pemerimaan publik terhadap energi nuklir sekitar 56 persen dan itu angka yang paling tinggi dalam sejarahnya.

Bahkan pasca bencana nuklir Fukushima Daiichi, kepercayaan publik Jepang terhadap energi nuklir hanya 24 persen.

"Sementara PT Thorcon mengklaim 73 persen masyarakat Babel setuju, angka tersebut sangat tidak masuk akal untuk pembangkit dengan resiko tinggi bagi keselamatan masyarakat dan lingkungan," ungkapnya.

Ia menyebutkan penelitian yang menyangkut keselamatan publik harus transparan dan independen yakni terpisah dari kepentingan investor. Klaim ambisius tersebut sangat kontras dengan penolakan penuh dari masyarakat ditapak PLTN.

Hafiz menjelaskan usulan Pulau Kelasa menjadi tapak PLTN harus ditolak BAPETEN. Karena tapak tersebut bukan pulau kosong, tapi benteng ekologi dan ruang hidup bagi masyarakat pesisir di Bangka Belitung.

WALHI Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan sejak awal tidak ada urgensi, studi, dan kesepakatan hukum apapun yang mendorong adanya PLTN di Pulau Kelasa.

"Hentikan ambisi proyek energi baru tersebut di Bangka Belitung, karena sejak awal aktivitas dan risetnya tidak transparan. Mereka juga tidak menghormati ruang hidup rakyat dan ekosistem esensial di Kepulauan Bangka Belitung," tegas Hafiz.

WALHI mendesak Presiden RI mengevaluasi BAPETEN jika tidak segera menindak tegas aktivitas investasi yang ambisius tersebut.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi BAPETEN yang lemah dalam mengawasi PT Thorcon Indonesia. Disisi lain banyak kesempatan mereka menjadi bagian dari promotor PLTN," tegas Hafiz