Ekonomi Biru

Ade Mayasanto, S.Pd., M.M.

Editor in Chief Bangka Pos/Pos Belitung

Tiada riuh suara mesin kapal timah. Tiada juga suara percikan air di kolom bioflok. Senyap, tanpa suara saat berada sendiri di ruang lantai dua sebuah gedung di Pangkalpinang, Bangka Belitung. Padahal, satu jam sebelumnya ruang itu seolah pecah. Ada banyak kata. Berkelindang, seolah saling beradupukul demi memaknai sebuah kalimat pendek. Ekonomi biru Bangka Belitung.

Kalimat ekonomi biru Bangka Belitung. Ah, bukan juga barang baru. Bappenas telah meluncurukan peta jalur ekonomi biru Indonesia di Belitung, sejak awal 2023. Saat itu Bappenas meluncurkan Bersama Forum Ekonomi Biru ASEAN.

Dua tahun berselang, Bappenas juga mengeluarkan petunjuk teknis pendoman indikator ekonomi biru pada 2025.

Disebutkan, Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) hadir sebagai sebuah kerangka kerja yang kuat dan komprehensif.

Melalui definisi yang jelas, struktur pilar yang seimbang, dan metodologi perhitungan yang objektif, IBEI disebut-sebut mampu memberikan gambaran utuh mengenai kondisi ekonomi biru di Indonesia.

Ya, paling tidak indeks ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah alat diagnostik yang dapat membantu pemerintah daerah dan nasional mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta area prioritas untuk mengintervensi kebijakan.

IBEI diharapkan dapat memandu Indonesia menuju pengelolaan sumber daya laut yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan lestari secara lingkungan.

Apalagi, ada empat pilar dalam ekonomi biru Indonesia, yakni pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan. Empat pilar tersebut kemudian diturunkan lagi menjadi beragam subpilar. Dari subpilar kemudian dijelaskan lagi menjadi beberapa indikator, yang dirincikan lagi dalam data pembentuk indikator.

Contoh saja,  pilar ekonomi disusun atas empat sub-pilar utama. Pertama, perikanan tangkap dan Budidaya. Kedua, perdagangan, transportasi, dan logistik. Ketiga, industri berbasis kelautan. Dan Keempat, pariwisata berbasis bahari. 

Setiap sub-pilar diukur melalui serangkaian indikator spesifik yang secara kolektif membentuk skor akhir untuk pilar ini.

Indikator dalam sub-pilar ini dirancang untuk mengukur skala dan produktivitas sektor, seperti volume produksi total, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta volume spesifik dari komoditas unggulan seperti budidaya tambak dan rumput laut.

Mau lebih rinci lagi? Menurut Bappenas, pilar ekonomi mengukur kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian regional melalui subpilar seperti perikanan tangkap dan budidaya, akivitas perdagangan dan transportasi maritim, industry pengolahan hasil laut, dan pariwisata bahari.

Sementara pilar sosial berfokus pada dimensi inklusivitas dengan mengukur sejauh mana sektor kelautan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan itu tercermin dalam subpilar kesejahteraan, akses kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan, pilar lingkungan mengukur kualitas ekosistem pesisir dan laut, upaya mitigasi dampak lingkungan, serta pemanfaatan energi terbarukan.

Dan terakhir, pilar enabler. Terdiri dari teknologi dan tata Kelola. Pilar ini tidak berdiri sendiri, melainkan berfungsi sebagai fondasi pendukung yang memperkuat dan mempercepat pencapaian target di ketiga pilar utama lainnya.

Bila melihat detail-detail tersebut, ekonomi biru seperti dirancang sistemik, dan bukan lagi kosmetik politik. Apalagi kemudian, pengembangan roadmap lokal di setiap kabupaten/kota juga mengacu pada tiap indikator.

Bangka Belitung misalnya, menetapkan tema quality tourism dan ekonomi biru dalam RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20252045.

Disebutkan, periode 2025-2029 (fase pertama RPJPD) akan difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, pengoptimalan potensi laut dan pesisir, serta diversifikasi ekonomi dari ketergantungan tambang.

Kebijakan kelautan dan perikanan daerah juga menegaskan lima program prioritas dalam rangka ekonomi biru, yakni perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut/pesisir/darat yang berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau kecil, serta program pembersihan sampah plastik laut.

Semua detail terlihat indah. Seperti melihat kapal saat berlabuh di dermaga. Apalagi, dipandang di malam hari dengan pernak-pernik lampu yang menyala. Padahal, kapal justru indah bila mampu membelah ombak dan melaluinya dengan selamat dalam cuaca kelam sekalipun.

Begitu juga dengan gagasan ekonomi biru. Ketika gagasan sudah didetailkan secara apik, tentu masalah belum selesai. Sebab, semua kata-kata yang tertulis mesti disinergikan dan bisa jadi dikolaborasikan.

Sekedar mengingatkan, konsistensi dan konflik kepentingan bisa jadi masalah mendasar atas konsep ekonomi biru. Tentu, bila itu yang menjadi kendala utama, indikator ekonomi biru hanya indah di atas kertas belaka, dan menjadi pertaubatan tanpa makna.