Ketua DPRD Duga Ada Korban Lain, Polisi Mulai Periksa Saksi Kasus Dugaan TPPO

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, telah mengetahui informasi tentang sejumlah warga Belitung yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Saat ini pihaknya menggali informasi soal kemungkinan adanya korban-korban lain.

Diketahui, sebanyak 11 warga Belitung diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Namun dari 11 orang tersebut, baru enam orang yang diketahui identitasnya.

Mereka merupakan warga Kelurahan Tanjung Pendam, Kelurahan Kota dan Kelurahan Kampong Damai, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,

“Saat ini masih menggali informasi apakah ada korban-korban yang lain,” kata Ketua DPRD Kabupaten Belitung, Vina Cristyn Ferani, kepada Posbelitung.co, Jumat (21/11/2025).

Periksa Saksi Periksa Saksi Sementara jajaran Satreskrim Polres Belitung mulai melakukan pemanggilan saksi terkait laporan dugaan TPPO. Saksi yang dimintai keterangan baru satu orang karena laporan yang diterima memang hanya satu orang berisinial EN.

Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan OPD terkait terutama yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Kami sudah panggil saksi untuk dimintai keterangan kasus ini. Karena laporan yang masuk baru satu orang,” ujar Kasat Reskrim Polres Belitung AKP I Made Suwikarma pada Jumat (21/11).

Ia menjelaskan saksi yang dimimtai keterangan yaitu istri dari EN yang hingga saat ini belum diketahui pasti keberadaannya. 

Istri korban menuturkan, EN mendapat tawaran bekerja di Malaysia menjadi scammer dan admin judi online dengan iming-iming gaji puluhan juta.

Awalnya istri korban tidak mengizinkan tapi korban justru nekat dan berangkat diam-diam. Bahkan korban mengabari istrinya ketika sudah berada di Jakarta.

Di sana, korban dijemput dan sempat menginap di daerah Bogor sebelum berangkat ke Malaysia.

“Tapi ternyata korban ini bukan bekerja di Malaysia tapi informasi ke Thailand. Istri korban ini kaget karena sudah tidak sesuai tawaran awal,” kata Made.

Berdasarkan informasi terakhir, korban diduga berada di perbatasan Thailand dan Myanmar.

Bahkan korban sempat bercerita sempat bertemu beberapa orang asal Belitung berinisial DN, AL, DV, GI, DK, EK, YN, BB, AG dan BC. Korban diketahui terakhir menghubungi istrinya pada 13 November 2025 lalu.

“Sementara ini kami masih berupaya mengumpulkan keterangan dan berkoordinasi intens. Mudah-mudahan nanti ada perkembangan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah warga Kabupaten Belitung, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). 

Korban kini tidak bisa dihubungi pihak keluarga.

Diduga kuat sejumlah orang ini berada di Myanmar dipekerjakan sebagai scammer atau pekerja judi.

Hal itu terungkap ada keluarga korban yang melapor ke Bidang Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja (Dinas KUMPTK) Kabupaten Belitung.

“Ya betul sekali informasinya (warga Belitung jadi korban TPPO, red). Ini kami ketahui setelah kakak kandung korban melaporkan kepada kami secara langsung pada hari kami pekan kemarin,” kata Kabid Tenaga Kerja Dinas KUMPTK Kabupaten Belitung, Erwan Junandi, kepada Posbelitung.co, Rabu (19/11).

Korban yang dilaporkan itu berinisial EN (24) warga Kelurahan Tanjung Pendam, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Korban meninggalkan Belitung tanggal 30 Juli 2025 lalu.

Tujuan awalnya adalah Malaysia untuk bekerja dengan iming-iming gaji yang didapat sebesar Rp12 juta per bulan. Namun terlebih dahulu korban ke Bogor untuk bertemu dengan korban lainnya.

Faktanya, bukan bekerja di Malaysia, korban malah dibawa ke Myanmar.

Korban terakhir memberikan informasi kepada kakak kandunganya melalui sambungan telepon pada tanggal 22 Oktober 2025.

Informasi yang berikan oleh korban kepada kakaknya, bahwa telah terjadi penggerebekan terhadap pekerja ilegal. Hingga kini korban tidak bisa dihubungi.

“Kami setelah mendapatkan laporan tersebut, langsung bergerak. Kami langsung berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Mirgan Indonesia di Kanwil Palembang,” kata Erwan. (tas/dol)