Mampukah Hilirisasi Tercipta di Babel?

Oleh: Ridho Ilahi - Statistisi Madya BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

BANGKA BELITUNG sejak lama dikenal sebagai kontributor utama produksi timah nasional. Akan tetapi, dalam peta hilirisasi nasional, posisi Babel justru berada di pinggir. Bahan baku timah sebagian besar berasal dari Babel, tetapi fasilitas pengolahan bernilai tambah justru lebih dahulu dibangun di Batam, Kepulauan Riau. Batam berhasil menarik investasi hilirisasi timah sekitar Rp1,2 triliun untuk membangun fasilitas pengolahan produk turunan seperti solder dan tin chemical sehingga menempatkannya sebagai salah satu pusat industri timah dunia setelah China.

Keputusan investor memilih Batam bukan tanpa alasan. Batam memiliki kawasan industri siap pakai yang mendukung kegiatan manufaktur. Kota ini juga didukung pelabuhan internasional strategis berstandar global di jalur perdagangan Selat Malaka. Posisi tersebut membuat arus logistik ekspor impor lebih cepat dan murah. Status kawasan perdagangan bebas memberikan insentif fiskal yang kuat. Pembebasan bea masuk dan PPN menekan biaya produksi industri.

Sejak ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui regulasi yang terbit pada 20 Agustus 2007, Batam memperoleh status khusus. Status ini menyebabkan perlakuan PPN di Batam berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

Secara hukum perpajakan, KPBPB merupakan wilayah dalam kedaulatan Indonesia, tetapi dipisahkan dari daerah pabean. Konsekuensinya, seluruh kegiatan di kawasan ini dibebaskan dari bea masuk, PPN, PPnBM, dan cukai, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Kebijakan ini menjadi dasar utama pembebasan PPN di Batam sebelum skema perlakuan pajak berikutnya diberlakukan.

Batam memiliki sejarah panjang sebagai kawasan ekonomi strategis. Awalnya, Batam ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) untuk mendorong investasi dan ekspor. Sejak 2016, pemerintah mulai mengubah pendekatan kebijakan dengan mentransformasikan Batam secara bertahap dari FTZ menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing. Pada Oktober 2024, pemerintah menetapkan sejumlah wilayah di Batam sebagai KEK tematik, termasuk KEK Pariwisata dan KEK Kesehatan Internasional melalui peraturan pemerintah.

Tidak hanya itu, ketersediaan energi di Batam relatif stabil untuk kebutuhan industri skala besar. Dukungan tenaga kerja terampil juga menjadikan Batam sebagai ekosistem industri yang efisien dan kompetitif.

Sebaliknya, Bangka Belitung selama ini lebih berperan sebagai pemasok bahan mentah. Meski demikian, upaya keluar dari jebakan ekonomi ekstraktif mulai terlihat. Saat ini ada rencana dibangunnya proyek smelter timah terbesar di Indonesia dengan nilai investasi Rp1,5 triliun–Rp2 triliun, termasuk kerja sama dengan investor asal China untuk memproduksi solder dan kawat timah (Antaranews.com, 23/08/2025). Sekitar 70 persen tenaga kerja proyek ini berasal dari sumber daya manusia (SDM) lokal. Ini memberi sinyal bahwa hilirisasi mampu membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja daerah.

Dari sudut pandang fiskal, hilirisasi timah adalah kunci peningkatan nilai tambah. Produk turunan timah memiliki harga yang stabil ketimbang ekspor logam mentah. Hilirisasi membuka lapangan kerja di sektor manufaktur. Proses ini juga memperkuat basis pajak dan penerimaan daerah. Hilirisasi memperluas basis pajak melalui PPh badan, PPN domestik, dan pajak tenaga kerja, bukan hanya royalti dan pajak pertambangan yang fluktuatif.

Tidak hanya itu, hilirisasi mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer yang rentan gejolak harga global. Hilirisasi berisiko mandek tanpa kebijakan fiskal yang konsisten dan transfer teknologi.

Butuh aksi nyata

Bangka Belitung butuh pendekatan pentahelix agar mampu mengejar Batam. Strategi pentahelix menjadi instrumen koreksi kegagalan pasar dan kegagalan koordinasi. Pemerintah daerah harus mempercepat pembangunan kawasan industri hilir yang didukung energi, air, dan transportasi yang andal sekaligus menawarkan insentif fiskal yang kompetitif.

Pemerintah bertugas menurunkan biaya transaksi melalui infrastruktur dan insentif fiskal. Dunia usaha perlu didorong membangun kemitraan lokal dan asing berbasis teknologi dan nilai tambah. Akademisi dan lembaga riset harus dilibatkan untuk mengembangkan inovasi produk hilir dan menyiapkan
tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi yang relevan.

Masyarakat memastikan hilirisasi berjalan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sementara itu, media memiliki tanggung jawab strategis untuk menjaga diskursus publik tetap kritis dalam memastikan akuntabilitas kebijakan. Tanpa sinergi ini, hilirisasi akan terfragmentasi dan kehilangan momentum.

Hilirisasi timah di Bangka Belitung harus dirancang sebagai agenda industrialisasi terintegrasi, bukan proyek parsial. Pembangunan smelter perlu diikuti dengan pengembangan industri turunan seperti solder, tin chemical, komponen elektronik, dan material pendukung energi terbarukan.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mempercepat penyediaan kawasan industri terpadu dengan pasokan energi, air, dan pelabuhan yang andal. Tanpa kawasan industri yang terintegrasi, biaya logistik dan koordinasi akan tetap tinggi sehingga daya saing sulit tercapai.