DPRD Babel Minta Transfer Royalti Timah dari Pusat Dipercepat

Yunan menyebut pertumbuhan ekonomi saat ini mencapai 4,53 persen secara year on year pada triwulan pertama.

Kondisi tersebut diharapkan sejalan dengan membaiknya sektor timah. Sehingga kontribusi dan bagi hasil untuk daerah juga semakin meningkat.

"Ya artinya royalti itu masuk ke dalam komponen APBD keseluruhan. APBD terbagi dari sumber pendanaan, pertama dari TKD transfer ke daerah dari pusat, apakah itu DAU, DAK itu termasuk TKD. Ditambah lagi PAD dan dana bagi hasil, ngumpul di sana. Peruntukan sesuai dengan rencana anggaran kita siapkan di 2026 ini," ujarnya.

Perubahan

DPRD Provinsi Bangka Belitung, melakukan rapat Paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah, pemerintah Provinsi Bangka Belitung, pada Senin (18/5/2026) di Ruang Rapat Paripurna.

Mereka membahas tentang perubahan atas Perda Provinsi Bangka Belitung nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Tak hanya itu, dilakukan pembentukan panitia khusus rancangan peraturan daerah Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Babel nomor 2 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mengatakan, ada beberapa poin dibahas terkait peraturan daerah yang harus diubah berkaitan pendapatan dan retribusi daerah.

"Ada beberapa item harus segera diubah, berkaitan juga atas keputusan mendagri yang dibubah. Tentang perubahan tadi, di daerah juga ingin menguatkan beberapa retribusi yang selama ini, belum jalan,"kata Eddy Iskandar, kepada Bangkapos.com, Senin (18/5/2026) di kantor DPRD Babel.

Politikus Golkar ini, mengatakan ada sejumlah retribusi yang harus dikembangkan. Terutama terkait pemanfaatan bahu jalan.

"Dimaksimalkan terutama berkaitan dengan pemanfaatan, barang milik daerah. Misalnya ruang jalan, bukan hanya badan jalan saja. Tetapi ada ruang di bawahnya, ada ruang di atasnya. Itu yang terutama dan juga yang lainnya," katanya. (Bangkapos.com/Riki Pratama)