KDMP Namang jadi Percontohan Nasional, Pengembangan Usaha Terkendala Modal

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Tumpukan gas elpiji subsidi 3 kilogram terlihat di sudut gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berlokasi di Desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, pada Kamis (4/6/2026).

Sebagai salah satu percontohan dan mock-up nasional, KDMP Namang diketahui termasuk titik Koperasi Desa/Kelurahan yang resmi diluncurkan Presiden secara serentak di bulan Juli 2025 lalu.

Akan tetapi dari pantauan Bangkapos.com, aktivitas KDMP Namang terlihat hanya sebatas menjual tabung gas elpiji subsidi 3 kilogram dan beberapa minyak goreng.

Ketua KDMP Namang, Rahmat Ramdani menyebutkan, saat ini operasional gerai tetap berjalan, meski langkah pengembanganya bisa dikatakan cukup terbatas.

Menurutnya, faktor utama masih minimnya aktivitas koperasi tidak terlepas dari belum diterimanya akses permodalan yang telah direncanakan sebelumnya.

"Terkait progres (aktivitas koperasi) kami, masih berjalan usahanya. Nah, cuma kendala kami ini sampai hari ini kami kekurangan modal dalam pengembangan usaha tersebut," ujar Rahmat.

Untuk itu Rahmat menerangkan, dirinya ataupun seluru pengurus lain masih menunggu arahan dan kepastian lebih lanjut dari pengurus pusat terkait kelanjutan akses permodalan tersebut.

"Jadi posisinya kami masih menunggu arahan dari pusat, terkait permodalan tersebut," tambahnya.

Ia menjelaskan, sebenarnya pengurus telah menyusun sejumlah rencana pengembangan sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) mengenai jenis usaha yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

"Iya (sekarang baru sebatas) Pangkalan gas LPG. Kalau nanti sudah ada modal, itu kami akan mengembangkan seperti penjualan Minyakita, beras PHP, dan lain sebagainya," tuturnya.

Rahmat juga menyampaikan, selain mengenai belum adanya akses permodalan, pihaknya masih menunggu selesainya pembangunan fisik serta penyediaan sarana gerai dan pergudangan yang dilakukan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara.

Dikatakan Rahmat, pembangunan gerai yang representatif serta sesuai standar nasional milik KDMP Namang masuk dalam tahap akhi yang berfokus pada pelapisan, penyempurnaan, dan perlindungan elemen struktur atau proses finishing.

Meski begitu ia tidak berani memastikan gerai yang dibangun itu rampung dan bisa digunakan, karena pengurus koperasi tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pembangunan.

"Sekarang kan sedang dibangun sesuai dengan standar. Standar seluruh Indonesia itu sama gedungnya. Insyaallah kalau sudah selesai kami akan beroperasi yang di gedung baru yang dibangun oleh dari PT Agrinas," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, secara keseluruhan jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Babel berjumlah total 393 koperasi, terdiri dari 309 di Desa dan 84 di Kelurahan.

Dengan gerai yang mencapai 100 persen berjumlah 70 KDKMP, terdapat di Kota Pangkalpinang 2 KKMP.

Kabupaten Bangka 10 KDKMP, Kabupaten Bangka Barat 14 KDKMP, Kabupaten Bangka Tengah 12 KDKMP, Kabupaten Bangka Selatan 17 KDKMP, Kabupaten Belitung 8 KDKMP, Kabupaten Belitung Timur 7 KDKMP.

"KDMP total 393 koperasi, berdasarkan jumlah desa/kelurahan yang ada di Babel. Tetapi baru diresmikan kemarin oleh Pak Presiden hanya yang 100 persenya,"kata Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Bangka Belitung, Arie Primajaya, kepada Bangkapos.com, Rabu (3/6/2026) di tempat kerjanya.

Ia mengatakan, satu titik peresmian yang dilakukan oleh Presiden RI, berada di Kelurahan Kejaksaan, Taman Mandara, Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung.

Saat itu, Presiden meresmikan 1.061 KDMP, pembentukan KDMP di seluruh Indonesia yang mencapai 100 persen.

"Menjadi titik peresmian oleh pak Presiden berada di Kelurahan Kejaksaan, Taman Mandara, Pangkalpinang," katanya.

Dia menambahkan, KDKMP yang ada di Babel memiliki berbagai jenis usaha, dari apotek, klinik kesehatan, hingga gerai sembako.

"Kalau unit usahanya telah ditentukan itu kan, salah satunya apotek, klinik kesehatan, gerai sembako, penjualan gas LPG itu untuk standarnya KDKMP. Itu nanti tambahanya, misalnya dia ada perkebunan nanas bisa juga KDKMP menampung hasil perkebunan nanti," katanya.

"Kalau saat ini antusias karena ini sudah terbentuk, artinya sudah bagus untuk di Babel. Tinggal kita tingkatkan pada saat berjalan nanti," lanjutnya.

Disinggung, siapa yang menanggung risiko apabila usaha gagal. Ia tak mengharapkan hal itu, dia meminta semua usaha di KDKMP berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kita lihat nanti karena belum dijalankan, jangan doa gagal dulu, Insyah Allah sukses lah. Harapan koperasi ini bisa memberikan dampak positif, terutama untuk Bangka Belitung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dengan arahan dan cita-cita pak Presiden, koperasi ini menjadi tulang punggung, salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," terangnya.

Terpisah, Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Babel, Sopiar, mengatakan, anggaran pembangunan fisik gedung yang saat sekarang sedang berlangsung, dilakukan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan TNI.

"Memang informasinya dengan anggaran kurang lebih Rp 3 Miliar, dibagi menjadi empat bagian, satu pembangunan fisik gerainya, kedua terkait kendaraan roda enam truk, roda empat double cabin, roda tiga, nanti ada untuk etalase, rak, meja kursi, AC dan lain sebagainya. 

Yang terakhir baru modalnya itu informasinya dengan total Rp 3 Miliar. Angka pastinya kami belum begitu paham, kami tidak begitu ngerti karena dari Kementerian Koperasi juga belum menginformasikan," katanya.

Ia menjelaskan, sumber pendanaan berasal dari desa yang akan dipotong secara bertahap. Sementara untuk kelurahan, pendanaannya berasal dari dana bagi hasil APBN yang juga dipotong secara bertahap.

"Nanti itu desa, informasinya, desa itu dari dana desa yang akan dipangkas atau dipotong, kalau kelurahan dana bagi hasil dari APBN dipotong, secara bertahap. Kurang lebih Rp 500 juta pertahun, cuman teknis itu ada di Pemerintahan Desa, kalau Rp 3 miliar itu kan, kalau tidak salah selama 6 tahun, setiap tahun Rp 500 juta," terangnya.

Ia mengatakan, terkait teknis pelaksanaan dan dasar hukumnya merupakan kewenangan dinas yang membidangi urusan desa, informasi tersebut baru sebatas yang diterima pihaknya. Sementara itu, pihaknya lebih fokus membahas aspek kelembagaan koperasi.

"Teknisnya ini ke dinas yang membidangi desa, teknis dan dasar hukumnya, cuman ini yang beredar di kami. Kalau kami bicara kelembagaanya koperasinya, bicara badan hukum koperasi. Kalau bicara teknisnya karena sesuai Instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 percepatan pembangunan fisik gerai, koperasi desa, kelurahan merah putih, dari Inpres itu sudah dibagi beberapa kementerian lembaga," katanya.

"Artinya kementerian lembaga itu punya tugas masing-masing. Kalau kami itu terkait dengan kelembagaanya, terkait dengan operasionalisasinya, kalau pembangunan fisik dan lain sebagainya itu sudah diatur dalam Inpres tersebut,"lanjutnya.

Ia mengatakan, sebanyak 309 desa dan 84 kelurahan di Provinsi Bangka Belitung telah memiliki badan hukum koperasi. Saat ini, seluruhnya tengah memasuki tahap pembangunan. 

Menurutnya, pembangunan diprioritaskan bagi koperasi yang telah memenuhi persyaratan, seperti memiliki lahan seluas minimal 1.000 meter persegi, berada di lokasi strategis, serta memenuhi kriteria lainnya.

"Yang belum mungkin kesulitanya kendalanya ada di lahan, kayak di Pangkalpinang untuk lahan seluas 1.000 meter persegi, lokasi strategis susah, mungkin ada tahap berikutnya, dari Kementerian Koperasi, untuk lahan yang sempit, apa langkah yang harus dilakukan, untuk tahap awal dalam memenuhi syarat," katanya. (Bangkapos.com/Rifqi Nugroho)