Dekarbonisasi Penentu Masa Depan

Studi Fitriyah (2026) menunjukkan CBAM berpotensi menurunkan daya saing ekspor Indonesia terutama komoditas baja, aluminium, dan semen. Laporan Terawatt Times (2026) mengungkapkan ekspor Nickel Pig Iron (NPI) Indonesia dikenakan biaya tambahan hingga €321 per ton. Akibatnya, produk baja menghadapi beban tambahan €595 per ton. Kondisi ini menggerus keuntungan eksportir dan menurunkan daya saing produk di pasar Eropa.

Situasi tersebut diperburuk oleh tren kenaikan harga karbon dalam sistem perdagangan emisi Uni Eropa (EU ETS) yang diproyeksikan mencapai €80 hingga €100 per ton CO₂e. Negara-negara yang berhasil menurunkan intensitas emisi industrinya akan memperoleh keuntungan kompetitif.

Karena itu, investasi pada energi terbarukan, elektrifikasi industri, efisiensi energi, dan percepatan pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) bukan lagi agenda lingkungan. Langkah ini menjadi kebutuhan ekonomi untuk menjaga akses pasar.

Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau. Potensi pasar karbon, kapasitas penyimpanan CCS yang besar, serta kekayaan sumber daya energi terbarukan merupakan keunggulan yang tidak dimiliki negara lain. Peluang ini dapat diwujudkan jika pemerintah berani mengambil langkah tegas dan konsisten.

Penundaan implementasi pajak karbon, lemahnya desain pasar karbon, serta lambatnya transformasi energi justru akan memperbesar risiko kehilangan pasar ekspor. Dunia tidak menunggu Indonesia bersiap. Standar rendah karbon menjadi aturan baru perdagangan global. Pemerintah harus segera memperkuat instrumen pajak karbon, menyempurnakan tata kelola pasar karbon, mempercepat pengembangan CCS/CCUS, serta mempercepat transisi menuju energi bersih.

Dekarbonisasi bukan beban pembangunan. Dekarbonisasi adalah jalan untuk menjaga daya saing ekonomi Indonesia di masa depan. (*)