Angka Bisu

Ade Mayasanto, S.Pd., M.M.

Editor in Chief 
Bangka Pos/Pos Belitung

SEBUAH laporan resmi pada Maret 2025. Angka-angka yang tersaji seolah berbaris rapi, dingin dan tampak menggembirakan. Bagaimana tidak? Laporan itu menorehkan angka soal jumlah penduduk miskin tersisa 23,85 juta atau 8,47 persen dari total 285 juta populasi.

Pada periode yang sama 2024, angkanya sebesar 25,22 juta orang atau 9,03 persen dari penduduk.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin ini melorot 0,10 persen terhadap September 2024.

Kendati demikian, jumlah penduduk miskin di kota justru bertambah sekira 220 ribu orang, dari 11,05 juta orang pada September 2024 menjadi 11,27 juta orang pada Maret 2025.

Sementara, hasil survei pada September 2024 menunjukkan persentase jumlah penduduk miskin di pedesaan sebesar 11,34 persen. Pada Maret 2025, jumlahnya turun menjadi 11,03 persen.

Angka kemiskinan di kota ini sejalan dengan cerita di jalan-jalan kota.

Beberapa kali berita PHK hilir mudik di media mainstream dan media sosial. Ketika berbelanja di pasar, bisik-bisik perihal harga yang merayap naik juga terdengar mulai kencang.

Begitu juga saat bertamu di rumah kawan yang terbilang berada di rumah tangga kelas menengah, curahan hati soal kecemasan seolah menjadi ritual.

Hingga akhirnya jelang pulang, kawan pun berbisik pelan kali. Tengoklah, kemiskinan di Bangka Belitung!

BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentu punya data.

Dalam laporan resminya, BPS Bangka Belitung menyebut persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 5,00 persen, turun 0,08 persen poin terhadap September 2024 dan naik 0,45 persen poin terhadap Maret 2024.

Jumlah penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 77,71 ribu orang, turun 0,87 ribu orang terhadap September 2024 dan meningkat 7,76 ribu orang terhadap Maret 2024. Itu berarti, meskipun ada penurunan jangka pendek, tren tahunan menunjukkan kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 7,76 ribu orang.

Mari tengok data lain! Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2025 sebesar 3,89 persen, turun sebesar 0,2 persen poin pada September 2024. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2025 sebesar 6,59 persen, naik sebesar 0,1 persen poin pada September 2024.

Dibanding September 2024, jumlah penduduk miskin Maret 2025 perkotaan turun sebanyak 1,41 ribu orang. Dari 37,09 ribu orang pada September 2024 menjadi 35,68 ribu orang pada Maret 2025.

Sementara itu, pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan naik sebanyak 0,54 ribu orang. Dari 41,49 ribu orang pada September 2024 menjadi 42,03 ribu orang pada Maret 2025.

Data tersebut mengindikasikan bahwa tekanan ekonomi lebih terasa di desa. Tekanan ekonomi di desa ini terasa lebih kompleks dan sunyi dibanding kota. Apalagi, kelas ekonomi menengah desa begitu rentan. Bahkan, bisa saja turun kelas ke kategori miskin.

Mereka yang sebelumnya naik, justru berdiri di tepi kemiskinan. Sekali guncangan kecil terjadi, entah itu PHK, sakit, harga beras yang tiba-tiba naik, mereka bakal terjerembab dalam kemiskinan. Seolah mereka ini berada dalam lingkaran, bisa keluar dan masuk lagi.

Bahkan, jika menggunakan garis kemiskinan terbaru global Bank Dunia yang lebih tinggi, yakni 3,65 dollar AS per hari per orang berdasar paritas daya beli 2021,  maka 68 persen dari kita masuk daftar. Angka yang membuat kita berdiri sejajar dengan Afrika Selatan atau Namibia dan Botswana.

Karena itu, statistik pada akhirnya bahasa yang perlu diperhatikan serius pengambil kebijakan. Statistik bukan lagi bahasa yang membius, menghibur para pemegang kuasa.

Statitik BPS bukan angka belaka. Sebab, dari statistik di atas, ada cerita soal anak-anak yang menunggu biaya sekolah, keluarga yang menahan lapar, atau anak manusia yang lelah mengejar pekerjaan.

Di negeri ini, ketimpangan nyaris abadi. Rasio Gini sejak zaman Soekarno hingga kini hanya beringsut sedikit. Barangkali benar apa yang dulu dikatakan Pramoedya, “Di negeri yang kaya, rakyatnya selalu miskin.”

Mungkin kemiskinan memang bukan sekadar persoalan subsidi, bukan sekadar kartu bantuan, bukan pula retorika pemberdayaan. Ia struktural, sistemis, berurat-akar. Dan seperti penyakit menahun, obatnya tak cukup berupa pereda nyeri.
Dan dengan penuh kesadaran, kita terus melihat demografi yang berlari. Jutaan anak muda menunggu pekerjaan yang tak kunjung ada. 

Dalam diskusi tanpa moderator, bonus itu seolah menanti menjadi bencana ketika tak ada lagi pekerjaan yang layak, pendidikan bermutu, dan kehidupan tanpa rasa cemas yang kian meninggi.

Tapi untuk sampai ke sana, statistik harus lebih dulu diturunkan dari singgasananya. Angka harus kembali jadi manusia, dan bukan sekedar angka-angka yang terus membisu.

Ringkasan Berita:

• Data BPS Maret 2025 menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 23,85 juta jiwa atau 8,47 persen. 
• Jumlah penduduk miskin di kota justru naik 220 ribu orang, sementara desa mengalami tekanan ekonomi yang semakin kompleks. 
• Kelas menengah perdesaan kian rentan jatuh miskin akibat guncangan kecil seperti PHK atau kenaikan harga. 
• Berdasarkan standar global Bank Dunia, 68 persen penduduk Indonesia masih tergolong miskin.